JurnalLugas.Com — Pemerintah Indonesia sedang memfinalisasi Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Logistik Nasional sebagai bagian dari strategi memperkuat sistem logistik agar lebih efisien, modern, dan berdaya saing global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan bahwa kebijakan ini disusun secara menyeluruh dan lintas sektor untuk menjawab tantangan rantai pasok nasional yang masih belum optimal.
Menurut Airlangga, strategi penguatan logistik nasional akan berfokus pada tiga aspek utama, yakni peningkatan konektivitas infrastruktur, digitalisasi dan integrasi sistem layanan logistik, serta pengembangan sumber daya manusia dan penyedia jasa di bidang tersebut.
Ia menyebutkan bahwa seluruh program ini akan dijalankan secara terintegrasi antara berbagai kementerian dan lembaga agar tidak berjalan sendiri-sendiri dan bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
Pendorong Pertumbuhan Ekonomi
Airlangga menjelaskan, sektor logistik memiliki peranan strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Sepanjang triwulan III 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,04 persen (yoy), dengan kontribusi besar dari sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, serta pertambangan.
Sementara itu, sektor transportasi dan pergudangan mencatatkan pertumbuhan 8,62 persen, meningkat dibanding triwulan sebelumnya sebesar 8,52 persen. Sektor ini juga menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar keenam dengan kontribusi sekitar 6,1 persen.
Airlangga memaparkan bahwa menurut data Supply Chain Indonesia, nilai ekonomi sektor logistik akan terus meningkat hingga akhir 2025.
“Proyeksinya, sektor transportasi dan pergudangan akan menyumbang sekitar Rp1.500 triliun terhadap PDB nasional, atau naik menjadi 9 persen dibanding tahun lalu yang masih di level 8,69 persen,” ujarnya.
Masih Hadapi Tantangan Efisiensi
Meski menunjukkan peningkatan signifikan, Airlangga menegaskan bahwa biaya logistik Indonesia masih tergolong tinggi dan menjadi hambatan dalam meningkatkan daya saing global.
Pada 2022, biaya logistik mencapai 14,29 persen dari total PDB, sementara dalam laporan Logistics Performance Index (LPI) 2023 yang dirilis Bank Dunia, Indonesia berada di peringkat ke-63 dari 139 negara.
Airlangga menilai, kondisi tersebut perlu segera diperbaiki karena biaya logistik yang tinggi tidak hanya membebani ekonomi dalam negeri, tetapi juga menurunkan efisiensi ekspor dan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
Dorong Kolaborasi Multi-Pihak
Untuk mewujudkan sistem logistik nasional yang tangguh, Airlangga menekankan pentingnya kolaborasi antar-stakeholder. Pemerintah, menurutnya, tidak bisa bekerja sendiri.
“Transformasi besar di sektor logistik ini membutuhkan dukungan dari semua pihak mulai dari dunia usaha, asosiasi, hingga mitra internasional. Kita butuh inovasi, investasi, dan kolaborasi agar sistem logistik kita bisa sejajar dengan negara maju,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh pelaku industri logistik untuk menjadikan momentum ini sebagai awal perubahan menuju ekosistem logistik yang efisien, inklusif, dan berorientasi masa depan.
“Dengan semangat gotong royong dan inovasi, kita jadikan penguatan logistik nasional ini sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, peningkatan ekspor, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia,” pungkas Airlangga.
Baca berita ekonomi dan kebijakan nasional lainnya di JurnalLugas.Com
