JurnalLugas.Com — Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan meminta Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) untuk mempercepat langkah menuju normalisasi hubungan Saudi–Israel setelah perang Gaza mereda. Permintaan itu disampaikan Trump melalui percakapan telepon bulan lalu, menurut dua pejabat AS yang mengetahui diskusi tersebut.
Sumber tersebut menyebut Washington telah memberi sinyal kepada Riyadh bahwa mereka menginginkan perkembangan nyata sebelum pertemuan Trump–MBS di Gedung Putih pekan depan. Meski begitu, para pejabat AS mengakui adanya jurang besar antara syarat Saudi dan posisi keras Israel, terutama di bawah pemerintahan Benjamin Netanyahu.
“Dengan berakhirnya perang di Gaza, hambatan utama itu sudah hilang. Presiden ingin melihat normalisasi berjalan,” ujar salah satu pejabat AS yang dikutip dalam laporan tersebut. Menurutnya, MBS menyatakan kesediaan untuk melanjutkan proses, meskipun masih membutuhkan konsensus internal dan regional.
Saudi Masih Ajukan Syarat: Negara Palestina dan Pakta Pertahanan
Riyadh tetap menegaskan bahwa pengakuan terhadap negara Palestina adalah syarat mutlak sebelum kesepakatan normalisasi diteken. Selain itu, Saudi juga menuntut pakta pertahanan resmi dengan AS serta jaminan keamanan jangka panjang—dua hal yang mereka harapkan dibahas secara detail dalam pertemuan MBS–Trump pada 18 November mendatang.
“Kami sudah memenuhi permintaan utama Saudi. Sekarang Presiden juga punya keinginan, yakni normalisasi. Jadi, bagaimana langkah Saudi selanjutnya?” ujar seorang pejabat senior AS, merujuk pada kesepakatan strategis yang selama ini dinegosiasikan antara kedua negara.
Namun belum jelas apakah pertemuan di Gedung Putih nanti dapat menghasilkan terobosan, terutama karena Netanyahu masih menolak konsep Solusi Dua Negara, yang menjadi fondasi tuntutan Saudi.
Rencana 20 Poin Trump untuk Gaza dan Kesepakatan Gencatan Senjata
Pada 29 September, Trump memaparkan rencana 20 poin untuk mengakhiri perang Gaza. Dalam dokumen itu, Hamas dan faksi Palestina lain tidak dilibatkan. Pemerintahan Gaza, menurut rencana tersebut, akan dipimpin oleh sebuah komite teknokratis Palestina yang berada di bawah pengawasan dewan internasional yang diketuai langsung oleh Trump.
Gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada 10 Oktober. Tiga hari kemudian, Trump bersama Presiden Mesir Abdel Fattah Sisi, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menandatangani deklarasi gencatan senjata Gaza.
Perjanjian itu mengatur pertukaran tahanan: Hamas harus membebaskan 20 sandera Israel yang ditahan sejak 7 Oktober 2023, sementara Israel diwajibkan membebaskan 1.718 tahanan Palestina dari Gaza serta 250 tahanan lain dengan hukuman panjang.
Fase Kedua: Pelucutan Hamas dan Pasukan Internasional
Setelah kesepakatan awal berjalan, kedua pihak kini mulai mendiskusikan fase kedua yang diajukan dalam proposal Trump. Pembahasannya mencakup pelucutan senjata Hamas, pembentukan pemerintahan pascaperang di Gaza, serta kemungkinan pengerahan pasukan stabilisasi internasional di wilayah tersebut.
Negosiasi ini dinilai sangat menentukan arah baru tatanan keamanan kawasan dan masa depan proses normalisasi Saudi–Israel yang kembali menjadi prioritas Washington.
Selengkapnya kunjungi: https://JurnalLugas.Com
