JurnalLugas.Com — Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, kembali menegaskan sikap keras Tel Aviv terhadap Jalur Gaza. Dalam pernyataannya pada Kamis, 25 Desember 2025, Katz menyebut Israel tidak akan pernah meninggalkan Gaza dan akan mempertahankan kehadiran permanen di wilayah Palestina tersebut. Pernyataan ini memicu sorotan internasional karena disertai rencana pembentukan zona keamanan luas dan kemungkinan pembangunan pemukiman baru, khususnya di Gaza bagian utara.
Berbicara di sebuah konferensi pendidikan, Katz menyatakan bahwa Israel akan membangun zona penyangga keamanan di sekitar Gaza sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Ia menegaskan, kehadiran militer Israel di wilayah itu bersifat permanen dan tidak sekadar operasi sementara. Sikap ini memperkuat kekhawatiran bahwa Gaza akan kembali berada di bawah kontrol langsung Israel.
Sebelumnya, Katz juga mengungkap rencana pendirian pemukiman di Gaza utara, pernyataan yang dilaporkan memicu ketegangan dengan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Media Israel menyebut Washington bereaksi keras, sehingga Katz sempat dianggap menarik ucapannya. Namun, pada Kamis, ia kembali menegaskan bahwa Israel akan menjalankan apa yang ia sebut sebagai “kedaulatan de facto” di Gaza, serupa dengan kebijakan Israel di Tepi Barat yang diduduki.
Sejak Oktober 2023, Israel melancarkan operasi militer besar-besaran di Gaza dengan dukungan Amerika Serikat. Serangan tersebut menewaskan lebih dari 71.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 171.000 orang, mayoritas perempuan dan anak-anak. Meski gencatan senjata berdasarkan usulan Trump mulai berlaku pada 10 Oktober, pelanggaran terus terjadi. Data terbaru mencatat sedikitnya 411 warga Palestina tewas akibat pelanggaran gencatan senjata tersebut.
Dalam pernyataan lanjutan pada Jumat, 26 Desember 2025, Katz menyebut kemungkinan pendirian pos-pos Nahal di Gaza utara “secara terorganisir ketika waktunya tiba”. Pos Nahal dikenal sebagai model pemukiman berbasis pemuda yang berada di bawah pengawasan militer Brigade Nahal, menggabungkan dinas militer dengan aktivitas pemukiman sipil. Model ini sebelumnya banyak diterapkan di wilayah pendudukan lain.
Katz juga menepis anggapan bahwa dirinya mundur dari pernyataan awal. Ia menegaskan Israel akan menerapkan kebijakan kedaulatan praktis, baik di Gaza maupun di Tepi Barat. Menurutnya, kondisi politik saat ini belum memungkinkan deklarasi aneksasi formal, namun langkah-langkah di lapangan seperti pengerahan pasukan, pengusiran warga Palestina, serta perluasan pemukiman tetap berjalan.
Di Tepi Barat, situasi terus memanas. Sejak perang Gaza pecah, Israel disebut semakin mengintensifkan kebijakan yang mengarah pada aneksasi wilayah tersebut. Otoritas Palestina melaporkan maraknya penghancuran rumah, pengusiran paksa, dan ekspansi pemukiman ilegal. Sekitar 750.000 pemukim Israel kini tinggal di ratusan permukiman di Tepi Barat, termasuk sekitar 250.000 di Yerusalem Timur yang diduduki.
Serangan pemukim terhadap warga Palestina dilaporkan terjadi hampir setiap hari. Pejabat Palestina menilai tindakan ini sebagai upaya sistematis untuk memaksa warga asli meninggalkan tanah mereka. Jika aneksasi Tepi Barat benar-benar dilakukan, maka peluang solusi dua negara sebagaimana diamanatkan resolusi PBB dinilai akan lenyap sepenuhnya.
Ketegangan juga merembet ke hubungan diplomatik Israel-AS. Media Israel melaporkan bahwa komentar Katz berpotensi mempersulit rencana kunjungan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke Florida pada 29 Desember mendatang, di mana ia dijadwalkan bertemu Presiden Trump. Pertemuan tersebut disebut akan membahas isu sensitif, mulai dari Gaza, Iran, Lebanon, hingga Suriah.
Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Eyal Zamir, menyuarakan pandangan sejalan dengan Katz. Dalam konferensi tahunan Direktorat Intelijen, Zamir menyebut Israel tengah berada dalam fase transisi strategis yang krusial. Ia menegaskan bahwa misi militer Israel belum selesai dan seluruh arena konflik masih aktif.
Hingga kini, Israel tetap menolak penarikan penuh dari wilayah Palestina yang diduduki dan menentang pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota, sesuai perbatasan sebelum perang 1967. Sikap ini terus menuai kritik keras dari komunitas internasional, sementara situasi kemanusiaan di Gaza dan Tepi Barat kian memburuk.
Baca laporan mendalam dan analisis lainnya hanya di: https://JurnalLugas.Com
