JurnalLugas.Com — Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa kembali memanas setelah pernyataan kontroversial Presiden AS Donald Trump terkait Greenland. Menteri Luar Negeri Belanda, David van Weel, secara terbuka mengecam ancaman tarif yang dilontarkan Washington dan menyebutnya sebagai bentuk pemerasan terhadap sekutu.
Dalam pernyataannya pada Minggu, 18 Januari 2026, van Weel menegaskan bahwa cara yang ditempuh Trump tidak mencerminkan hubungan aliansi yang sehat. Menurutnya, tekanan ekonomi melalui tarif justru merusak kepercayaan antarnegara yang selama ini dibangun dalam kerangka NATO dan Uni Eropa.
“Sekutu tidak seharusnya memperlakukan satu sama lain dengan cara seperti ini. Yang terjadi adalah pemerasan, dan itu sama sekali tidak diperlukan,” ujar van Weel singkat. Ia menambahkan, pendekatan tersebut tidak membantu memperkuat aliansi dan sama sekali tidak berkontribusi pada keamanan Greenland.
Van Weel juga mengaku terkejut dengan eskalasi situasi yang berlangsung cepat dalam beberapa hari terakhir. Hal itu terjadi tak lama setelah pertemuan antara Amerika Serikat, Denmark, dan Greenland pada 14 Januari 2026, yang awalnya bertujuan membahas isu keamanan kawasan Arktik.
Ia menjelaskan bahwa Denmark sebelumnya mengajak beberapa negara Eropa untuk menunjukkan keseriusan dalam menjaga stabilitas dan keamanan Greenland. Namun, niat tersebut justru berujung pada ancaman sanksi ekonomi dari Washington. “Pendekatannya positif, tetapi kemudian malah dibalas dengan hukuman,” tuturnya.
Pernyataan van Weel muncul sebagai respons atas pengumuman Trump pada Sabtu lalu. Presiden AS itu menyatakan akan memberlakukan tarif awal 10 persen terhadap sejumlah negara Eropa, termasuk Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia mulai Februari 2026. Tarif tersebut bahkan direncanakan naik menjadi 25 persen dan akan tetap berlaku hingga Amerika Serikat dapat membeli Greenland.
Di dalam negeri Belanda, sikap Trump menuai kritik keras dari parlemen. Pemimpin aliansi Partai Hijau-Kiri-Buruh (GroenLinks–PvdA), Jesse Klaver, menilai Eropa tidak boleh tunduk pada tekanan sepihak. Ia mendorong Uni Eropa untuk memberikan respons yang cepat, solid, dan tegas. Menurutnya, batasan perlu ditetapkan agar ancaman semacam ini tidak menjadi preseden berbahaya di masa depan.
Sementara itu, pemerintah Belanda juga mengambil langkah konkret di bidang pertahanan. Pada 17 Januari, Menteri Pertahanan Belanda Ruben Brekelmans mengumumkan bahwa negaranya akan mengirimkan dua perwira militer ke Greenland. Mereka akan menjalankan misi pengintaian bersama sekutu NATO sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan wilayah strategis tersebut.
Trump sendiri berulang kali menyatakan bahwa Greenland seharusnya menjadi bagian dari Amerika Serikat. Ia berdalih pulau terbesar di dunia itu memiliki posisi strategis bagi kepentingan keamanan nasional AS, terutama di kawasan Arktik yang kian penting secara geopolitik.
Namun, klaim tersebut ditolak tegas oleh otoritas Denmark dan pemerintah Greenland. Keduanya memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mencoba merebut wilayah itu dan menekankan pentingnya menghormati integritas teritorial serta kedaulatan yang telah diakui secara internasional.
Sebagai informasi, Greenland merupakan koloni Denmark hingga tahun 1953 dan tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark hingga kini. Meski demikian, wilayah tersebut telah memperoleh otonomi luas sejak 2009, termasuk kewenangan untuk mengatur urusan domestik dan pemerintahan sendiri.
Situasi ini menandai babak baru ketegangan hubungan transatlantik, sekaligus menjadi ujian bagi solidaritas Eropa dalam menghadapi tekanan politik dan ekonomi dari sekutu lamanya.
Selengkapnya kunjungi: https://jurnallugas.com
