JurnalLugas.Com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan akselerasi signifikan. Hingga 27 Februari 2026, Kementerian Koordinator Bidang Pangan mencatat sebanyak 61,2 juta masyarakat telah menerima manfaat program tersebut di 38 provinsi. Distribusi layanan dilakukan melalui 24.368 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif beroperasi di berbagai daerah.
Angka ini meningkat tajam dibandingkan pertengahan Januari 2026 yang berada di kisaran 58 juta penerima. Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang pada akhir 2026, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan keberlanjutan dan ketepatan sasaran program tersebut. “Program ini harus berjalan aman, tepat sasaran, dan berkelanjutan sebagai fondasi mencetak generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya di Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Jawa Tengah Jadi Sorotan Implementasi MBG
Dalam rapat koordinasi implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang digelar di Jawa Tengah, pemerintah memaparkan bahwa provinsi tersebut telah menjangkau sekitar 9,29 juta penerima manfaat melalui 3.838 SPPG yang beroperasi.
Zulkifli Hasan—akrab disapa Zulhas—menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga kualitas layanan. Ia menyoroti percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai faktor krusial dalam menjamin keamanan pangan.
Capaian SLHS di Jawa Tengah tercatat sebesar 35,03 persen, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 32 persen. “Pemda punya peran strategis dalam memastikan standar gizi, keamanan pangan, dan kelancaran distribusi bahan baku lokal,” kata Zulhas.
Didukung 28 Kementerian dan Lembaga
Pelaksanaan MBG mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025, dengan dukungan lintas sektor dari 28 kementerian dan lembaga. Skema kolaboratif ini dirancang untuk memperkuat tata kelola sekaligus mempercepat distribusi manfaat ke masyarakat.
Tak hanya berdampak pada sektor kesehatan dan pendidikan, program ini juga berpotensi menggerakkan ekonomi daerah. Keterlibatan UMKM, BUMDes, koperasi nelayan, hingga peternak mandiri menjadi bagian dari rantai pasok bahan pangan.
“Program ini bukan hanya intervensi gizi, tetapi juga penggerak ekonomi rakyat,” ujar Zulhas menegaskan.
Masih Ada Tantangan Validasi Data
Meski progres signifikan telah dicapai, pemerintah mengakui masih ditemukan ketidaksesuaian data penerima manfaat di sejumlah wilayah. Proses pemutakhiran dan validasi lanjutan kini tengah dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran.
Sebagai langkah penguatan pengawasan nasional, Kementerian Koordinator Bidang Pangan tengah menyiapkan sistem pemantauan terpadu berbasis teknologi. Pemerintah berencana membangun Command Center MBG guna memaksimalkan koordinasi lintas daerah dan kementerian.
“Command Center MBG akan menjadi pusat kendali pengawasan dan koordinasi nasional,” tegas Zulhas.
Penyaluran MBG Tetap Berjalan Saat Ramadan
Pemerintah memastikan program MBG tetap berjalan selama bulan Ramadan serta masa libur dan cuti bersama, dengan mekanisme distribusi yang disesuaikan kondisi daerah.
Di wilayah mayoritas masyarakat menjalankan ibadah puasa, penyaluran dilakukan melalui paket makanan sehat dalam kemasan. Sementara itu, sekolah-sekolah di daerah mayoritas non-Muslim tetap melaksanakan program seperti biasa.
Dengan capaian yang terus meningkat, MBG diproyeksikan menjadi salah satu program strategis nasional dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan. Optimalisasi pengawasan, validasi data, serta sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar target 82,9 juta penerima manfaat di akhir 2026 dapat tercapai.
Baca berita kebijakan publik dan ekonomi nasional lainnya di https://jurnallugas.com
(SF)
