JurnalLugas.Com – Upaya memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi perhatian pemerintah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar pertemuan strategis guna memastikan pelaksanaan program nasional tersebut berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi penyimpangan.
Pertemuan yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (7/7/2026) menjadi bagian dari langkah preventif dalam memperkuat sistem pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa audiensi tersebut difokuskan pada penguatan aspek pencegahan korupsi, terutama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang memiliki cakupan nasional dan melibatkan anggaran besar.
Menurutnya, pembahasan kali ini juga merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi yang sebelumnya dilakukan jajaran Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK terhadap tata kelola program tersebut.
“Kami melanjutkan pembahasan mengenai langkah-langkah perbaikan agar pengelolaan program berjalan lebih akuntabel,” ujar Budi.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, mengungkapkan bahwa lembaganya telah menyerahkan sepuluh rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional sebagai bahan penyempurnaan sistem kerja.
Rekomendasi tersebut mencakup sejumlah aspek penguatan tata kelola yang diharapkan mampu meminimalkan potensi risiko penyalahgunaan kewenangan maupun anggaran di masa mendatang.
Aminuddin menegaskan, KPK tidak hanya memberikan masukan, tetapi juga akan melakukan pendampingan, pengawasan, serta monitoring terhadap implementasi rencana aksi yang disusun BGN.
“Kami akan terus memantau pelaksanaan rencana aksi tersebut agar rekomendasi yang diberikan benar-benar dijalankan,” katanya.
Sementara itu, rombongan Badan Gizi Nasional dipimpin langsung Kepala BGN, Nanik S. Deyang, didampingi dua wakil kepala, Agustina Arumsari dan Trenggono.
Kedatangan jajaran BGN berlangsung pada siang hari dengan agenda yang difokuskan pada koordinasi kelembagaan.
Saat ditemui awak media sebelum memasuki gedung, Nanik hanya memberikan keterangan singkat bahwa pihaknya tengah membahas bentuk kerja sama dengan KPK tanpa menjelaskan lebih jauh rincian mekanismenya.
Sinergi antara KPK dan BGN dinilai penting mengingat Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang menyentuh jutaan penerima manfaat di berbagai daerah.
Melalui pengawasan yang dilakukan sejak awal, pemerintah berharap tata kelola program dapat semakin kuat, sehingga anggaran negara benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
Dengan pendekatan pencegahan, pendampingan, serta evaluasi berkelanjutan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu menjadi contoh pengelolaan program publik yang transparan, efektif, dan berintegritas.
Baca berita dan informasi nasional terbaru lainnya di JurnalLugas.Com.
(Soefriyanto)
