JurnalLugas.Com– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkirakan akan memasuki fase penyesuaian anggaran pada tahun 2027.
Meski nilai pagunya diproyeksikan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, pemerintah dan DPR memastikan kualitas layanan serta pemenuhan gizi bagi penerima manfaat tetap menjadi prioritas utama.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengungkapkan bahwa kebutuhan dana program MBG tahun 2027 diperkirakan berada di kisaran Rp174 triliun.
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan alokasi yang disiapkan pada APBN 2026 sebesar Rp268 triliun.
Menurut Said, proyeksi tersebut lahir setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, termasuk menghitung kebutuhan riil berdasarkan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan cakupan penerima manfaat.
“Perhitungannya disesuaikan dengan kebutuhan aktual sehingga anggarannya diperkirakan sekitar Rp174 triliun,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 06 Juli 2026.
Ia menegaskan bahwa penyesuaian anggaran bukan berarti mengurangi mutu program.
Sebaliknya, langkah tersebut dilakukan agar tata kelola semakin efisien, tepat sasaran, dan mampu menjaga kualitas makanan bergizi yang diterima peserta didik.
Said juga menjelaskan bahwa besaran anggaran final masih akan dibahas dalam proses penyusunan APBN 2027.
Kepastian nominal baru akan diputuskan bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang APBN yang dijadwalkan pada September mendatang.
Di sisi pemerintah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kebijakan mengenai besaran anggaran MBG sepenuhnya akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengakui telah menerima informasi mengenai rencana penyesuaian anggaran, namun belum dapat menyampaikan nilai pengurangannya.
“Kami mengikuti keputusan Presiden,” katanya singkat saat ditemui di Kompleks Parlemen.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa evaluasi terhadap program MBG masih terus berlangsung.
Pemerintah tengah menyempurnakan tata kelola agar penggunaan anggaran semakin efektif sekaligus memastikan setiap rupiah yang dialokasikan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Ia menyebut Kementerian Keuangan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) masih melakukan penghitungan menyeluruh terkait kebutuhan anggaran berdasarkan hasil pembenahan sistem pelaksanaan program.
“Melalui proses penataan ini, kebutuhan anggaran dapat dihitung lebih akurat sesuai kebutuhan sebenarnya,” ujar Prasetyo.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, mendukung kesehatan, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Dengan evaluasi yang terus dilakukan, pemerintah berharap program tersebut tetap berjalan secara berkelanjutan, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, meski alokasi anggarannya mengalami penyesuaian.
Baca berita nasional dan ekonomi terbaru lainnya di https://JurnalLugas.Com.
(Soefriyanto)
