JurnalLugas.Com — Isu pengadaan sepeda motor untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kembali mencuat dan menjadi perbincangan publik setelah beredar sejumlah konten di media sosial. Pemerintah pun angkat suara untuk meluruskan informasi yang berkembang, sekaligus memberikan kepastian terkait status anggaran dan distribusi kendaraan tersebut.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pengadaan sepeda motor untuk SPPG tidak masuk dalam alokasi anggaran tahun berjalan. Ia menyebut, program tersebut merupakan bagian dari perencanaan tahun sebelumnya dan bukan bagian dari kebijakan fiskal tahun ini.
“Sudah kami cek, untuk tahun ini tidak ada anggaran pengadaan motor tersebut. Itu merupakan alokasi tahun lalu,” ujar Purbaya saat ditemui di Jakarta, menanggapi isu yang berkembang di publik.
Pernyataan ini sekaligus menepis spekulasi bahwa pemerintah sedang menjalankan pengadaan baru dalam skala besar pada tahun 2026. Klarifikasi tersebut menjadi penting di tengah derasnya informasi yang belum terverifikasi di berbagai platform digital.
Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pengadaan kendaraan operasional memang telah direncanakan sebelumnya, namun proses distribusinya belum dilakukan secara penuh.
Menurutnya, sepeda motor tersebut memang diperuntukkan untuk mendukung kinerja Kepala SPPG di lapangan, terutama dalam menunjang program pemenuhan gizi masyarakat. Namun, hingga kini, kendaraan itu masih berada dalam tahap administrasi sebagai barang milik negara (BMN).
“Motor tersebut belum dibagikan. Saat ini masih dalam proses administrasi dan pencatatan sebagai BMN sebelum bisa digunakan,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa distribusi kendaraan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahapan tersebut direncanakan mulai berjalan sejak akhir 2025, sehingga implementasinya tidak serta-merta dilakukan dalam satu waktu.
Klarifikasi lain yang tak kalah penting adalah terkait jumlah pengadaan yang sempat viral di media sosial. Isu yang menyebut adanya pengadaan hingga 70 ribu unit kendaraan dipastikan tidak benar.
“Informasi itu tidak sesuai fakta. Yang benar adalah jumlah motor listrik yang direalisasikan sebanyak 21.801 unit dari total 25 ribu unit yang direncanakan,” tegasnya.
Sebelumnya, publik dihebohkan dengan beredarnya video yang menampilkan sepeda motor berlogo BGN dalam kondisi masih terbungkus. Visual tersebut memicu berbagai spekulasi, mulai dari dugaan pembagian kendaraan hingga pertanyaan mengenai transparansi anggaran pemerintah.
Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi terkait video yang beredar luas tersebut. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang belum terverifikasi, terutama di era media sosial yang sangat cepat menyebarkan konten tanpa konteks yang jelas.
Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akurasi informasi dalam program-program pemerintah yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara yang dinilai saat ini belum tepat dan terkesan buang anggaran.
Baca juga berita dan analisis lainnya di: https://JurnalLugas.Com
(SF)
