JurnalLugas.Com — Upaya memperkuat distribusi layanan gizi melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dimatangkan pemerintah. Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan pengadaan sepeda motor listrik untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak dilakukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan riil di setiap daerah.
Fokus utama kebijakan ini adalah menjangkau wilayah yang selama ini sulit diakses kendaraan roda empat, termasuk daerah terpencil hingga kawasan padat dengan akses jalan sempit di perkotaan.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menegaskan bahwa distribusi kendaraan operasional tersebut berbasis evaluasi lapangan. Ia menyebut, unit yang sudah berjalan akan ditinjau ulang untuk memastikan efektivitas program.
“Distribusi sepeda motor akan disesuaikan kebutuhan. Seluruh daerah masuk dalam perencanaan, terutama wilayah terpencil, bahkan hingga sekolah di gang sempit di kota besar,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Strategi Akses Gizi hingga Pelosok
Pengadaan sepeda motor listrik ini merupakan bagian dari anggaran tahun 2025 yang dirancang untuk mengoptimalkan distribusi makanan bergizi. Kendaraan roda dua dinilai menjadi solusi logistik yang lebih adaptif di wilayah dengan infrastruktur terbatas.
Program MBG sendiri menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak sekolah dan kelompok rentan.
Sony juga menepis sejumlah informasi yang beredar terkait nilai pengadaan yang disebut mencapai angka fantastis. Ia menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
“Jika ada dugaan penyimpangan, tentu itu menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Namun informasi yang beredar, termasuk soal angka triliunan untuk alat makan, tidak sepenuhnya benar,” katanya.
KPK Soroti Potensi Risiko Pengadaan
Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memberi perhatian terhadap pengadaan 25.644 unit sepeda motor listrik oleh BGN. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa memang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap praktik korupsi.
“KPK memberikan perhatian karena pengadaan barang dan jasa merupakan area yang rawan. Ini bagian dari upaya pencegahan,” ujarnya.
Pengawasan ini dinilai penting untuk memastikan program strategis nasional tetap berjalan transparan dan akuntabel, terutama ketika melibatkan anggaran besar.
Klarifikasi Anggaran dan Progres Realisasi
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa anggaran pengadaan sepeda motor listrik telah masuk dalam skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA), sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84 Tahun 2025.
Ia menuturkan bahwa mekanisme pembayaran dilakukan dalam dua tahap, yakni termin pertama setelah 60 persen unit selesai, dan termin kedua saat penyelesaian mencapai 100 persen.
“Proses ini sudah sesuai regulasi. Pembayaran dilakukan bertahap untuk menjaga akuntabilitas,” jelasnya.
Namun dalam realisasinya, hingga batas akhir perpanjangan waktu pada 20 Maret 2026, penyedia baru mampu menyelesaikan 85,01 persen dari total kontrak. Artinya, sebanyak 21.801 unit telah terealisasi dari target 25.644 unit.
Munculnya video viral sepeda motor berlogo BGN di media sosial turut mendorong lembaga tersebut memberikan klarifikasi terbuka. BGN menegaskan komitmennya terhadap transparansi dalam pelaksanaan program MBG, sekaligus memastikan setiap tahapan pengadaan dapat dipertanggungjawabkan.
Ke depan, evaluasi distribusi dan efektivitas penggunaan kendaraan operasional akan menjadi bagian penting dalam memastikan program ini benar-benar berdampak langsung pada peningkatan akses gizi masyarakat.
Dengan pendekatan berbasis kebutuhan wilayah dan pengawasan berlapis, pemerintah berharap Program MBG tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga menjadi model distribusi layanan publik yang adaptif di berbagai kondisi geografis Indonesia.
Baca selengkapnya di JurnalLugas.Com
(SF)
