JurnalLugas.Com — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa sebagian besar anggaran negara yang dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar digunakan untuk kepentingan langsung masyarakat. Dari total Rp268 triliun yang bersumber dari APBN, sebanyak 93 persen difokuskan untuk mendukung peningkatan kualitas gizi nasional.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menekankan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga transparansi serta memastikan setiap rupiah anggaran memberi dampak nyata. Ia juga meluruskan informasi yang beredar terkait besaran anggaran yang diterima lembaganya.
“Anggaran resmi yang kami terima sesuai Undang-Undang APBN adalah Rp268 triliun, bukan Rp335 triliun. Dan 93 persen dari total tersebut langsung dialokasikan untuk program MBG,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).
Ia menjelaskan, angka Rp335 triliun yang sempat beredar di publik berasal dari dana cadangan pemerintah yang berada dalam pos Bendahara Umum Negara (BA BUN), termasuk tambahan kebijakan presiden sebesar Rp67 triliun. Namun, dana tersebut bukan bagian dari alokasi langsung yang dikelola BGN.
Dalam implementasinya, mayoritas anggaran MBG digunakan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Sekitar 70 persen dana dimanfaatkan untuk pengadaan bahan baku pangan.
Langkah ini tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi lokal. Petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM ikut merasakan manfaat dari penyerapan bahan baku tersebut.
Sementara itu, sekitar 20 persen anggaran dialokasikan untuk kebutuhan operasional, seperti biaya listrik, transportasi, hingga insentif relawan. Hingga kini, tercatat lebih dari 1,2 juta relawan SPPG terlibat aktif dalam program ini, dengan penghasilan berkisar antara Rp2,4 juta hingga Rp3,2 juta per bulan.
“Sebagian besar anggaran memang kami arahkan langsung ke program MBG agar manfaatnya bisa dirasakan secara luas,” kata Dadan.
BGN juga memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan relawan sebagai ujung tombak distribusi program di lapangan. Insentif yang diberikan disesuaikan dengan beban kerja masing-masing, guna menjaga keberlanjutan dan kualitas layanan.
Lebih dari sekadar program bantuan pangan, MBG dirancang sebagai strategi terpadu. Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, program ini juga berperan sebagai pengungkit ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan permintaan bahan pangan lokal.
BGN memastikan seluruh pengelolaan anggaran dilakukan secara akuntabel, efektif, dan tepat sasaran. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap Program MBG mampu memberikan dampak jangka panjang bagi kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Baca selengkapnya di: https://JurnalLugas.Com
(SF)
