JurnalLugas.Com — Perubahan besar dalam arah kebijakan luar negeri Hungaria mencuri perhatian dunia internasional. Pemerintahan baru di bawah Perdana Menteri terpilih Peter Magyar menegaskan sikap yang lebih tegas terhadap hukum internasional, termasuk kemungkinan penahanan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu apabila memasuki wilayah Hungaria.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat pergeseran posisi Budapest setelah sebelumnya dikenal lebih fleksibel dalam menyikapi tekanan hukum global, khususnya terkait Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Sikap Baru Hungaria terhadap ICC
Peter Magyar menegaskan bahwa Hungaria akan mematuhi kewajiban sebagai negara anggota ICC. Ia menyebut bahwa setiap individu yang berstatus buronan lembaga peradilan internasional harus diproses sesuai aturan jika berada di wilayah negara anggota.
“Jika ICC mengeluarkan perintah penangkapan, maka wajib dilaksanakan di wilayah anggota,” ujar Magyar dalam pernyataan singkat kepada media, yang menandai perubahan arah kebijakan luar negeri Hungaria.
Langkah ini sekaligus menjadi koreksi terhadap sikap pemerintahan sebelumnya yang sempat menolak penahanan Netanyahu saat berkunjung ke Budapest pada 2025, meski ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan sejak November 2024 atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Transisi Politik dan Akhir Era Orban
Perubahan kebijakan ini tidak lepas dari berakhirnya kekuasaan panjang Viktor Orban selama 16 tahun. Kekalahan politik Orban pada 12 April 2026 membuka jalan bagi partai Tisza yang dipimpin Magyar untuk mengambil alih pemerintahan.
Transisi ini disebut sebagai salah satu perubahan politik paling signifikan di Hungaria dalam dua dekade terakhir, terutama dalam hal hubungan dengan Uni Eropa dan lembaga internasional.
Hubungan dengan Uni Eropa dan Israel Berpotensi Berubah
Sejumlah analis menilai, arah baru kebijakan Hungaria di bawah Magyar dapat memperbaiki hubungan dengan Uni Eropa yang selama ini kerap tegang. Salah satu dampak yang disorot adalah kemungkinan pencairan dana pinjaman besar untuk Ukraina yang nilainya mencapai lebih dari 100 miliar dolar AS.
Di sisi lain, hubungan Hungaria dengan Israel diperkirakan akan mengalami penyesuaian bertahap, terutama setelah sikap tegas pemerintah baru terhadap implementasi mandat ICC.
Proses Keluar dari ICC Dihentikan
Sebelumnya, pemerintah Hungaria di bawah Orban sempat mengumumkan rencana keluar dari ICC bertepatan dengan kunjungan Netanyahu pada April 2025. Namun, laporan terbaru menyebutkan bahwa proses tersebut belum selesai secara administratif.
Tim hukum pemerintahan baru Magyar menegaskan bahwa langkah penarikan diri dari ICC tidak akan dilanjutkan dan akan dihentikan setelah ia resmi menjabat pada awal Mei.
Perubahan ini memperkuat posisi Hungaria sebagai negara yang kembali menegaskan komitmen pada hukum internasional, sekaligus membuka babak baru dalam dinamika politik Eropa.
Sumber referensi dan pembaruan berita terkait tersedia di: https://www.jurnalluguas.com
(HD)
