JurnalLugas.Com – Badan Gizi Nasional (BGN) berencana memperkuat sistem pengawasan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini diambil menyusul adanya catatan risiko korupsi tata kelola yang sebelumnya diidentifikasi dalam laporan KPK tahun 2025.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut pihaknya akan menyusun rencana aksi bersama KPK untuk memastikan setiap tahap program berjalan transparan dan akuntabel.
“BGN bersama KPK akan merancang langkah aksi dan melakukan pemantauan bersama di tiap prosesnya,” ujar Dadan di Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Ia menegaskan bahwa temuan KPK menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, evaluasi menyeluruh diperlukan agar potensi kelemahan sistem dapat segera ditutup sebelum berdampak lebih jauh pada pelaksanaan program.
“Kami menilai ini masukan penting. Semua potensi celah akan kami dalami agar tidak menjadi titik lemah dalam sistem yang sedang dibangun,” tambahnya.
KPK Soroti Sejumlah Risiko dalam Program MBG
Sebelumnya, KPK dalam laporan monitoring tahun 2025 menguraikan sejumlah titik rawan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Temuan tersebut menyoroti berbagai aspek mulai dari regulasi, tata kelola anggaran, hingga pengawasan lapangan.
Beberapa poin risiko yang disorot antara lain masih lemahnya aturan pelaksanaan lintas lembaga, yang membuat koordinasi pusat dan daerah belum berjalan optimal. Kondisi ini dinilai dapat membuka ruang ketidakefisienan dalam distribusi program.
Selain itu, mekanisme penyaluran bantuan disebut berpotensi menambah rantai birokrasi yang panjang. Hal ini dapat memunculkan biaya tambahan di luar kebutuhan pangan utama, sehingga mengurangi efektivitas anggaran yang seharusnya fokus pada pemenuhan gizi.
KPK juga menyoroti dominasi pengelolaan program di tingkat pusat yang berisiko membatasi peran pemerintah daerah. Kondisi tersebut dinilai dapat melemahkan fungsi pengawasan berbasis wilayah yang sebenarnya penting dalam program berskala nasional.
Potensi Konflik Kepentingan hingga Lemahnya Standar Dapur
Dalam laporannya, KPK turut menyoroti potensi konflik kepentingan dalam pemilihan mitra penyedia layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Belum jelasnya standar operasional disebut dapat membuka ruang ketidakterbukaan dalam proses penunjukan mitra.
Transparansi dalam verifikasi mitra, penentuan lokasi dapur, hingga pelaporan penggunaan anggaran juga menjadi perhatian. KPK menilai aspek akuntabilitas masih perlu diperkuat agar program dapat diawasi secara efektif oleh publik maupun lembaga terkait.
Dari sisi teknis, sejumlah fasilitas dapur juga dilaporkan belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan pangan. Kondisi ini dikhawatirkan dapat berdampak pada kualitas makanan, termasuk risiko kejadian seperti keracunan makanan.
Pengawasan Kesehatan Dinilai Belum Optimal
KPK juga menilai keterlibatan instansi pengawas seperti dinas kesehatan dan BPOM masih belum maksimal. Padahal, pengawasan keamanan pangan menjadi faktor penting dalam memastikan program berjalan sesuai standar kesehatan masyarakat.
Selain itu, KPK menyoroti belum adanya indikator keberhasilan yang jelas dalam program MBG. Baik dari sisi capaian jangka pendek maupun dampak jangka panjang terhadap peningkatan status gizi masyarakat, hingga kini belum memiliki baseline pengukuran yang komprehensif.
Langkah Perbaikan dan Evaluasi Berkelanjutan
Menanggapi berbagai catatan tersebut, BGN menyatakan komitmennya untuk melakukan perbaikan menyeluruh. Kolaborasi dengan KPK diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola program nasional tersebut.
Dengan adanya rencana aksi bersama, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berjalan efektif dalam penyaluran, tetapi juga memiliki sistem yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Baca berita lainnya JurnalLugas.Com
(SF)
