JurnalLugas.Com – Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., menegaskan bahwa penahanan mantan presiden Rodrigo Duterte telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ia menekankan bahwa tindakan tersebut bukan karena perintah langsung dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC), melainkan berdasarkan permintaan Interpol yang mengeksekusi perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC.
Penegasan Marcos Jr. Soal Legalitas Penangkapan
Dalam konferensi pers pada Selasa, 11 Maret 2025, Marcos Jr. memastikan bahwa semua tahapan hukum telah diikuti dengan benar.
“Kami mengikuti semua prosedur hukum yang diperlukan. Saya yakin jika diteliti lebih lanjut, pasti prosesnya sudah tepat dan benar,” ujar Marcos.
Meskipun Filipina telah menarik diri dari ICC pada Maret 2019, Marcos menyatakan bahwa ada dasar hukum yang kuat untuk memenuhi permintaan Interpol dalam menahan Duterte.
“Kami melakukannya bukan karena perintah tersebut berasal dari ICC. Kami melakukannya karena diminta oleh Interpol,” tegasnya, sekaligus membantah adanya motif politik dalam penangkapan ini.
Kasus Duterte dan Kewenangan ICC
Kasus yang menjerat Duterte bermula pada 2017, ketika Filipina masih menjadi anggota ICC. Dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang diselidiki ICC terkait dengan perang melawan narkoba yang dilakukannya semasa menjabat sebagai Wali Kota Davao City dan kemudian Presiden Filipina.
Meskipun Filipina tidak lagi menjadi bagian dari ICC sejak 2019, pengadilan internasional tersebut tetap mengklaim memiliki yurisdiksi karena kejahatan yang dituduhkan terjadi saat Filipina masih menjadi anggota Statuta Roma (2011-2019).
Proses Penahanan dan Pemindahan Duterte ke Den Haag
Menurut Kantor Komunikasi Presiden Filipina, Interpol Manila menerima salinan resmi surat perintah penahanan Duterte dari ICC pada Selasa pagi. Surat perintah tersebut ditandatangani oleh tiga hakim ICC, yakni Julia Antoanella Motoc, Sophie Alapini-Gansou, dan Maria del Socorro Flores Liera, pada 7 Maret 2025.
Duterte kemudian ditangkap saat tiba di Bandara Internasional Ninoy Aquino Manila dari Hong Kong, sebelum dibawa ke Pangkalan Udara Villamor. Pada Selasa malam, Duterte diterbangkan ke Den Haag, Belanda, dengan pesawat sewaan untuk menghadapi persidangan di ICC.
Transparansi dan Publikasi Dokumen Penahanan
Marcos Jr. memastikan bahwa pemerintahannya memiliki salinan fisik perintah penahanan Duterte dan berjanji untuk merilisnya kepada publik sebagai bentuk transparansi.
Dengan perkembangan ini, dunia kini menantikan bagaimana proses hukum selanjutnya akan berjalan di Mahkamah Pidana Internasional serta dampaknya terhadap politik dalam negeri Filipina.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai perkembangan berita ini, kunjungi JurnalLugas.Com.
