JurnalLugas.Com — Ketegangan politik dan militer di Myanmar kembali memanas setelah pemerintah yang didukung militer melontarkan undangan perundingan damai kepada kelompok-kelompok bersenjata oposisi. Alih-alih membuka jalan rekonsiliasi, langkah tersebut justru mendapat penolakan tegas dari dua kekuatan utama pemberontak, menandai semakin rumitnya jalan menuju stabilitas nasional.
Presiden Min Aung Hlaing, sosok sentral di balik kudeta militer Kudeta Myanmar 2021, menyatakan bahwa pihaknya memberikan tenggat waktu 100 hari bagi kelompok-kelompok yang belum bergabung dalam kesepakatan damai untuk ikut serta dalam dialog. Batas akhir partisipasi ditetapkan pada 31 Juli 2026.
Dalam pernyataannya, Min menekankan pentingnya memperluas keterlibatan kelompok bersenjata yang sebelumnya tidak menandatangani Perjanjian Gencatan Senjata Nasional (NCA), sebuah kerangka damai yang telah ada sebelum kudeta mengguncang pemerintahan sipil.
Namun respons dari lapangan menunjukkan realitas yang jauh berbeda. Karen National Union secara cepat menolak ajakan tersebut. Juru bicara kelompok itu menegaskan bahwa mereka telah keluar dari NCA sejak kudeta 2021 dan tidak memiliki niat untuk kembali ke meja perundingan dalam kerangka yang sama.
Penolakan serupa datang dari Chin National Front. Juru bicara mereka, Salai Htet Ni, menyampaikan bahwa perjuangan mereka berfokus pada pembentukan sistem demokrasi federal yang bebas dari dominasi militer.
“Kami sedang berada dalam perjuangan militer dan politik untuk tujuan itu. Tidak ada urgensi berdialog dengan pihak yang hanya mengganti wajah tetapi tetap berakar pada struktur militer,” ujarnya.
Di sisi lain, kelompok oposisi utama yang bernaung dalam Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar juga menilai undangan tersebut sebagai langkah tak tulus. Juru bicaranya, Nay Phone Latt, menyebut tawaran dialog itu sebagai “strategi memperpanjang penindasan dengan bungkus politik”.
Krisis ini tidak bisa dilepaskan dari legitimasi kekuasaan yang terus dipertanyakan. Pengangkatan Min Aung Hlaing sebagai presiden oleh parlemen awal bulan ini menuai kritik luas, dengan banyak pihak menyebut proses tersebut sebagai upaya mempertahankan kekuasaan militer di balik simbol demokrasi. Pengakuan internasional terhadap pemerintahan ini pun masih sangat terbatas.
Sejak kudeta 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi, konflik bersenjata di Myanmar mengalami eskalasi signifikan. Kelompok pro-demokrasi yang sebelumnya bergerak secara sipil kini bergabung dengan milisi etnis bersenjata, menciptakan front perlawanan yang semakin kompleks dan luas.
Upaya pemerintah militer untuk menggelar serangkaian dialog sejak 2022 sejatinya bertujuan memecah aliansi oposisi. Namun hingga kini, strategi tersebut belum menunjukkan hasil konkret. Sebaliknya, penolakan terbaru ini mengindikasikan semakin menguatnya ketidakpercayaan terhadap niat damai pemerintah.
Di tengah situasi ini, peluang terciptanya perdamaian jangka pendek terlihat semakin tipis. Undangan dialog tanpa kepercayaan dan legitimasi hanya berisiko menjadi simbol politik semata, sementara konflik di lapangan terus memakan korban dan memperdalam krisis kemanusiaan.
Ketika tenggat 100 hari mulai berjalan, dunia internasional kini menanti: apakah Myanmar akan bergerak menuju rekonsiliasi, atau justru semakin terperosok dalam konflik berkepanjangan.
Baca berita mendalam lainnya di https://jurnalluguas.com
(HD)
