JurnalLugas.Com — Parlemen Myanmar akhirnya mengukuhkan Min Aung Hlaing sebagai presiden dalam pemerintahan baru yang didukung militer. Keputusan ini bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan sinyal kuat bahwa arah kekuasaan negara masih berada di bawah bayang-bayang militer.
Pemilihan yang digelar pada Jumat (3/4) di ibu kota Naypyidaw menempatkan mantan panglima angkatan bersenjata tersebut di posisi tertinggi negara. Ia mengamankan mayoritas suara parlemen, termasuk dari kursi militer yang memiliki peran strategis dalam sistem politik Myanmar.
Langkah ini mempertegas skenario yang telah lama diprediksi: figur sentral kudeta 2021 itu tetap menjadi aktor utama dalam lanskap kekuasaan nasional.
Dari Panglima ke Presiden
Sebelum pemungutan suara, Min Aung Hlaing resmi melepas jabatan militernya sebuah langkah administratif yang diwajibkan oleh Konstitusi 2008. Aturan tersebut melarang pejabat aktif militer untuk menjabat sebagai presiden.
Dalam sidang legislatif gabungan, ia memperoleh 429 suara dari total 586 anggota parlemen. Dukungan besar ini tak lepas dari dominasi kubu pro-militer, yang menguasai sebagian besar kursi melalui partai politik yang berafiliasi dengan junta.
Seorang anggota parlemen yang enggan disebutkan namanya menyebut hasil ini sebagai “proses formalitas yang sudah bisa ditebak sejak awal.”
Wajah Baru, Struktur Lama
Selain presiden, parlemen juga menetapkan dua wakil presiden. Salah satunya adalah Nyo Saw, sosok lama dalam lingkaran kekuasaan militer yang dikenal sebagai orang dekat Min Aung Hlaing.
Sementara itu, nama lain yang muncul adalah Nan Ni Ni Aye, anggota legislatif dari negara bagian Kayin yang relatif kurang dikenal publik nasional.
Meski menghadirkan kombinasi figur lama dan baru, struktur kekuasaan dinilai tidak mengalami perubahan signifikan. Mayoritas parlemen masih dipegang oleh Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) serta perwakilan militer, yang menguasai sekitar 86 persen kursi.
Bayang-Bayang Kudeta 2021
Kenaikan Min Aung Hlaing ke kursi presiden tidak bisa dilepaskan dari peristiwa Kudeta Myanmar 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi.
Sejak saat itu, Myanmar terjerumus dalam konflik internal berkepanjangan. Pemerintahan sipil runtuh, oposisi dibungkam, dan sejumlah tokoh politik including Suu Kyi masih ditahan hingga kini.
Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang pernah memenangkan pemilu juga telah dibubarkan oleh otoritas militer, mempersempit ruang demokrasi di negara tersebut.
Transisi yang Dipertanyakan
Pemerintah menyebut proses ini sebagai bagian dari transisi menuju pemerintahan semi-sipil. Namun, banyak pihak internasional menilai langkah tersebut tidak lebih dari upaya legitimasi kekuasaan militer.
“Ini bukan transisi, melainkan reposisi kekuasaan dengan wajah baru,” ujar seorang analis politik Asia Tenggara, menilai bahwa struktur inti kekuasaan tetap tidak berubah.
Min Aung Hlaing dijadwalkan membentuk kabinet dalam waktu dekat dan mulai menjalankan mandat presiden secara resmi pada 10 April, setelah mendapat persetujuan parlemen.
Sejarah Panjang Dominasi Militer
Myanmar memiliki rekam jejak panjang di bawah pemerintahan militer sejak 1962. Meski sempat membuka ruang demokrasi pada 2016 saat pemerintahan sipil berkuasa, momentum tersebut terhenti oleh kudeta 2021.
Kini, dengan pelantikan Min Aung Hlaing sebagai presiden, banyak pengamat menilai bahwa Myanmar kembali memasuki fase baru dominasi militer dengan legitimasi politik yang lebih terstruktur, namun tetap menuai kontroversi global.
Baca berita eksklusif dan analisis mendalam lainnya di JurnalLugas.Com
(HD)
