JurnalLugas.Com — Pemerintah mulai membuka peluang penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat Minyakita setelah lebih dari tiga tahun tidak berubah. Langkah ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap stabilitas harga dan pasokan di pasar domestik.
Menteri Perdagangan, Budi Santoso, mengungkapkan bahwa angka HET sebesar Rp15.700 per liter sudah tidak lagi relevan dengan kondisi terkini. Menurutnya, berbagai faktor biaya dan dinamika distribusi perlu dihitung ulang secara komprehensif.
“Sudah cukup lama berlaku, jadi wajar kalau perlu disesuaikan dengan kondisi sekarang,” ujarnya singkat usai rapat koordinasi di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Meski demikian, pemerintah belum mengambil keputusan final. Kajian masih berlangsung dan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap menjaga daya beli masyarakat sekaligus keberlanjutan industri.
Harga Pasar Mulai Bergerak di Atas HET
Sinyal kebutuhan penyesuaian semakin terlihat dari data lapangan. Berdasarkan pemantauan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), harga Minyakita di sejumlah wilayah telah menyentuh kisaran Rp15.900 per liter—melewati batas HET yang ditetapkan.
Kondisi ini mencerminkan adanya tekanan di sisi pasokan maupun distribusi. Pemerintah menilai, tanpa intervensi yang tepat, selisih harga berpotensi semakin melebar.
Distribusi Diperketat, Peran BUMN Diperluas
Di sisi lain, pemerintah memperkuat tata kelola distribusi Minyakita dengan melibatkan lebih banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pangan. Tidak hanya Perum Bulog, entitas seperti ID FOOD juga disiapkan untuk memperkuat jalur distribusi.
Budi menyebutkan porsi distribusi oleh BUMN yang saat ini minimal 35 persen masih berpotensi ditingkatkan, tergantung kebutuhan pasar. Strategi ini diarahkan untuk memastikan pasokan tetap stabil, terutama di pasar tradisional.
Bantuan Pangan Jadi Faktor Tekanan Pasokan
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyoroti salah satu penyebab naiknya harga Minyakita, yakni penyaluran bantuan pangan dalam jumlah besar yang menyerap stok dari pasar.
Menurutnya, distribusi bantuan yang terlalu terfokus pada satu merek berpotensi mengganggu keseimbangan pasokan. Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan skema baru dengan melibatkan berbagai merek minyak goreng.
“Kita atur ulang supaya pasokan di pasar tetap aman dan tidak terkuras oleh program bantuan,” ujarnya.
Keputusan Tunggu Perhitungan Lintas Lembaga
Usulan penyesuaian harga Minyakita kini memasuki tahap penghitungan bersama lintas instansi, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pemerintah ingin memastikan setiap perubahan harga memiliki dasar yang kuat dan terukur.
Hasil kajian tersebut nantinya akan dibahas dalam rapat khusus sebelum diputuskan secara resmi.
Dengan kondisi saat ini, arah kebijakan harga Minyakita menjadi krusial. Pemerintah berada di persimpangan antara menjaga keterjangkauan bagi masyarakat dan memastikan rantai pasok tetap berjalan sehat.
Baca berita ekonomi dan kebijakan terbaru lainnya di JurnalLugas.Com https://jurnallugas.com
(ED)
