JurnalLugas.Com — Upaya pemerintah memastikan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase krusial. Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pentingnya peran aktif kepala daerah dalam mengawal rantai pasok bahan pangan agar program strategis ini tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan petani dan pelaku usaha lokal.
Dalam rapat koordinasi pengawasan program MBG di wilayah Banten, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayudha, menekankan bahwa kunci utama keberhasilan program terletak pada kesiapan daerah dalam menyediakan pasokan bahan baku yang stabil dan terjangkau.
Menurutnya, peran gubernur, bupati, hingga wali kota bukan sekadar administratif, melainkan strategis dalam memastikan distribusi pangan berjalan efektif dari hulu ke hilir.
“Rantai pasok yang terjaga akan menciptakan efek domino positif. Produk petani, peternak, dan nelayan terserap langsung, ekonomi daerah bergerak, dan kebutuhan dapur MBG terpenuhi,” ujar Dadang.
Alokasi Anggaran dan Ekonomi
BGN mengungkapkan bahwa dari total anggaran Rp15.000 per porsi makanan, sekitar Rp10.000 dialokasikan khusus untuk belanja bahan baku. Skema ini dirancang agar mayoritas dana berputar di sektor riil, khususnya di tingkat produsen lokal.
Kebijakan ini juga diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang mewajibkan program MBG bermitra dengan UMKM serta menyerap hasil produksi masyarakat sekitar.
Langkah tersebut dinilai mampu memperkuat fondasi ekonomi daerah, sekaligus mencegah ketergantungan pada pasokan luar wilayah.
Namun, BGN mengingatkan bahwa distribusi bahan pangan harus diatur secara cermat agar tidak menimbulkan tekanan harga atau inflasi di pasar lokal. Sinergi antara pemerintah daerah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan tersebut.
Standar Ketat Operasional Dapur
Selain aspek pasokan, BGN juga memperketat pengawasan operasional dapur MBG. Proses memasak diwajibkan dimulai serentak sejak pukul 02.00 WIB guna menjaga kualitas dan kesegaran makanan sebelum didistribusikan ke sekolah.
Standar higienitas menjadi perhatian utama, diikuti dengan komposisi gizi yang harus seimbang. BGN menetapkan porsi karbohidrat sekitar 40 persen, dilengkapi protein dan serat dalam jumlah proporsional, dengan penyusunan menu melibatkan tenaga profesional di bidang kuliner.
BGN juga menunjukkan sikap tegas terhadap pelanggaran. Salah satu dapur MBG di Kota Cilegon telah ditutup karena tidak memenuhi standar operasional yang ditetapkan.
“Tidak ada kompromi untuk kualitas. Mitra yang melanggar standar akan langsung dicabut izinnya,” tegas Dadang.
Digitalisasi untuk Transparansi
Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, BGN mendorong penggunaan platform digital yang terintegrasi di setiap daerah. Sistem ini memungkinkan pemantauan real-time terhadap lokasi dapur, jumlah penerima manfaat mulai dari tingkat SD hingga SMA, serta menu harian yang disajikan.
Pengelola dapur diwajibkan mengunggah data menu setiap hari, sementara pihak sekolah didorong aktif melakukan pengawasan terhadap kualitas makanan yang diterima siswa.
Langkah digitalisasi ini diharapkan mampu menutup celah penyimpangan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap program MBG.
Fondasi Ketahanan Pangan dari Daerah
Program MBG bukan sekadar intervensi gizi, tetapi juga instrumen pembangunan ekonomi berbasis daerah. Dengan rantai pasok yang terkelola baik, program ini diyakini mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Ketika petani mendapatkan kepastian pasar, pelaku UMKM terlibat aktif, dan distribusi berjalan efisien, maka dampak jangka panjangnya adalah penguatan ketahanan pangan nasional dari level paling bawah.
BGN menegaskan, keberhasilan program ini tidak bisa ditopang oleh pemerintah pusat semata, melainkan membutuhkan komitmen kuat dari seluruh kepala daerah sebagai ujung tombak implementasi di lapangan.
Untuk informasi dan update kebijakan lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com.
(SF)
