JurnalLugas.Com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak lagi sekadar kebijakan sosial, tetapi mulai menjelma menjadi penggerak ekonomi daerah. Di Provinsi Jawa Barat, efeknya bahkan terukur: perputaran uang mencapai Rp6 triliun setiap bulan, menciptakan denyut baru bagi sektor riil di tingkat lokal.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa desain program ini memang sejak awal diarahkan untuk mendorong ekonomi berbasis komunitas. Distribusi anggaran dilakukan langsung ke unit pelaksana di daerah, yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga uang tidak berhenti di pusat, melainkan beredar di masyarakat.
“Di Jawa Barat, sudah terbentuk sekitar 6.200 SPPG. Dari sana saja, kita melihat perputaran dana mencapai sekitar Rp6 triliun setiap bulan,” ujar Dadan dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (29/4/2026).
SPPG Jadi Episentrum Ekonomi Lokal
Setiap SPPG kini berfungsi lebih dari sekadar unit distribusi makanan. Dengan pengelolaan anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan, unit ini menjadi pusat aktivitas ekonomi baru yang menghubungkan petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM.
Dana yang dialirkan ke SPPG sebagian besar digunakan untuk belanja bahan baku pangan. Sekitar 70 persen dari anggaran tersebut difokuskan pada kebutuhan bahan makanan, dan menariknya, hampir seluruhnya berasal dari produksi lokal.
“Sekitar 95 persen bahan yang dibeli adalah hasil pertanian, peternakan, dan perikanan dari masyarakat sekitar. Ini yang membuat program ini identik dengan penguatan pangan lokal,” jelas Dadan.
Aliran Dana Jumbo, Dampak Nyata
Secara nasional, total anggaran MBG mencapai Rp268 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp248–249 triliun dialirkan langsung ke daerah melalui sistem virtual account di masing-masing SPPG. Skema ini memastikan belanja pemerintah langsung menyentuh ekonomi akar rumput.
Efeknya mulai terasa. Permintaan terhadap komoditas pangan meningkat signifikan, harga produk pertanian lebih stabil, dan aktivitas produksi di tingkat desa mengalami kenaikan.
Tidak hanya sektor ekonomi, dampak sosial juga mulai terlihat. BGN mencatat adanya tren penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di sejumlah wilayah yang aktif menjalankan program ini.
“Kami menerima laporan bahwa ketimpangan ekonomi mulai menyempit, angka kemiskinan menurun, dan pengangguran ikut berkurang karena uang beredar langsung di masyarakat,” kata Dadan.
Momentum Baru Ekonomi Berbasis Daerah
MBG kini dipandang sebagai salah satu intervensi fiskal terbesar yang langsung menyasar masyarakat. Berbeda dengan program bantuan konvensional, pendekatan MBG menekankan pada sirkulasi ekonomi, bukan sekadar distribusi bantuan.
Dengan skema ini, pemerintah tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan di tingkat lokal.
Jika tren ini terus berlanjut, Program Makan Bergizi Gratis berpotensi menjadi fondasi baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan merata.
Baca berita ekonomi terbaru lainnya di https://jurnallugas.com
(SF)
