JurnalLugas.Com — Pemerintah memastikan harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tetap aman dan tidak mengalami kenaikan meski nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah mengalami fluktuasi dalam beberapa waktu terakhir. Kepastian itu menjadi langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan pasokan pangan nasional tetap stabil di tengah tekanan ekonomi global.
Direktur SPHP Badan Pangan Nasional (Bapanas), Maino Dwi Hartono, menegaskan bahwa program beras SPHP merupakan bagian dari kebijakan negara yang dirancang khusus untuk melindungi masyarakat dari gejolak harga pangan.
“Pemerintah memastikan perubahan kurs dolar tidak berdampak pada harga beras SPHP. Program ini memang diprioritaskan agar masyarakat tetap mendapatkan pangan dengan harga terjangkau,” ujar Maino di Jakarta, Kamis 28 Mei 2026.
Menurut dia, kebijakan mempertahankan harga beras SPHP sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya juga memilih menjaga stabilitas harga bahan bakar bersubsidi demi menekan beban pengeluaran masyarakat.
Langkah tersebut dinilai penting karena gejolak nilai tukar berpotensi memicu kenaikan biaya distribusi dan produksi pangan. Namun pemerintah memilih tetap menahan harga beras subsidi agar masyarakat tidak terkena dampak langsung dari tekanan ekonomi global.
Selain harga, pemerintah juga menekankan kualitas beras SPHP tetap menjadi perhatian utama. Perum Bulog diminta menjaga mutu beras yang beredar sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh harga murah, tetapi juga kualitas yang layak dikonsumsi.
Maino menjelaskan, hingga saat ini belum ada rencana perubahan harga jual beras SPHP di seluruh wilayah Indonesia. Harga yang berlaku masih mengacu pada ketetapan resmi Bapanas.
Untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, harga beras SPHP dipatok Rp12.500 per kilogram. Sementara wilayah Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, termasuk Kalimantan serta Nusa Tenggara Timur, dijual Rp13.100 per kilogram.
Adapun untuk wilayah Maluku dan Papua, harga maksimal beras SPHP ditetapkan Rp13.500 per kilogram karena mempertimbangkan biaya distribusi yang lebih tinggi.
Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran besar demi menjaga keberlanjutan program tersebut sepanjang tahun 2026. Total dana yang dialokasikan mencapai Rp4,97 triliun atau setara subsidi untuk sekitar 828 ribu ton beras.
Dana itu digunakan agar program SPHP tetap berjalan konsisten setelah sebelumnya diperpanjang sejak awal 2026 sebagai lanjutan program stabilisasi tahun sebelumnya.
Tidak hanya menjaga harga, pemerintah turut mengatur pola distribusi agar penyaluran beras subsidi lebih merata dan tepat sasaran. Konsumen kini diperbolehkan membeli maksimal lima kemasan ukuran 5 kilogram. Selain itu tersedia pula kemasan 2 kilogram dengan batas pembelian dua kemasan.
Kebijakan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaku usaha kecil seperti pedagang nasi goreng, warung makan, hingga pedagang nasi uduk yang membutuhkan pasokan beras dalam jumlah lebih banyak setiap hari.
“Kalau pembatasannya terlalu sedikit, para pedagang kecil akan kesulitan memenuhi kebutuhan usahanya,” kata Maino.
Sementara itu, pemerintah juga memperluas kapasitas transaksi bagi mitra Perum Bulog. Jika sebelumnya pembelian maksimal hanya 2 ton, kini mitra dapat mengambil hingga 5 ton beras SPHP.
Kebijakan itu diyakini akan mempercepat distribusi dan mencegah kekosongan stok di pasar tradisional maupun jaringan penjualan resmi lainnya.
Di sisi lain, pemerintah optimistis kondisi ketahanan pangan nasional semakin kuat. Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, sebelumnya menegaskan Indonesia telah berada dalam jalur swasembada beras.
Pemerintah juga memberi sinyal tegas terhadap praktik mafia pangan yang masih memainkan harga di pasar. Stabilitas stok nasional menjadi senjata utama untuk mengendalikan gejolak harga sekaligus menjaga pasokan tetap aman di berbagai daerah.
Saat ini, cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog disebut telah mencapai sekitar 5,3 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Stok tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas harga melalui program SPHP di tengah dinamika ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil.
Baca berita lainnya
https://JurnalLugas.Com
(Endarto)
