JurnalLugas.Com — Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali meningkat setelah Iran mengecam keras operasi militer Amerika Serikat di sekitar Bandar Abbas, wilayah strategis di selatan Iran yang berdekatan dengan Selat Hormuz. Pemerintah Teheran menilai tindakan Washington sebagai bentuk agresi baru yang mengancam stabilitas kawasan dan memperbesar risiko konflik terbuka.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menegaskan bahwa serangan yang terjadi pada Kamis dini hari itu merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional serta bertentangan dengan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam keterangannya, Baghaei menyebut tindakan militer tersebut tidak hanya menyerang wilayah Iran, tetapi juga mencederai upaya diplomasi yang selama ini dibangun untuk menjaga gencatan senjata di kawasan Teluk.
“Iran tidak akan tinggal diam terhadap pelanggaran kedaulatan nasional,” ujar Baghaei singkat dalam pernyataan resminya.
Iran Minta Dewan Keamanan PBB Bertindak
Pemerintah Iran mendesak Dewan Keamanan PBB segera mengambil langkah konkret terhadap Amerika Serikat. Teheran menilai Washington harus dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dianggap melanggar integritas teritorial Iran.
Menurut Iran, operasi militer tersebut memperlihatkan pola berulang berupa tekanan dan intimidasi terhadap negara-negara kawasan. Baghaei juga menuding Amerika Serikat beberapa kali melanggar kesepakatan gencatan senjata yang mulai berlaku sejak 8 April 2026.
Iran menyoroti sejumlah insiden di kawasan Teluk, termasuk serangan terhadap kapal dagang dan operasi udara yang disebut semakin memperkeruh situasi keamanan regional.
AS Klaim Operasi Bersifat Defensif
Di sisi lain, pejabat Amerika Serikat menyatakan operasi militer dilakukan untuk alasan pertahanan. Washington mengklaim pasukannya berhasil menembak jatuh empat drone Iran di dekat Selat Hormuz dan menghancurkan fasilitas kendali drone di Bandar Abbas.
Pihak AS menyebut langkah itu sebagai tindakan “terukur” dan “murni defensif” demi menjaga keberlangsungan gencatan senjata yang rapuh.
Namun, narasi tersebut ditolak keras oleh Iran yang menilai alasan defensif hanya dijadikan legitimasi untuk memperluas tekanan militer di kawasan.
IRGC Balas Serangan ke Pangkalan AS
Situasi semakin memanas setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengumumkan serangan balasan terhadap pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait. Serangan itu disebut sebagai respons langsung atas operasi udara AS di sekitar Bandar Abbas.
Media semi-resmi Iran melaporkan bahwa serangan dilakukan beberapa jam setelah wilayah dekat bandara Bandar Abbas dihantam proyektil udara. Hingga kini belum ada laporan resmi terkait jumlah korban maupun tingkat kerusakan akibat aksi balasan tersebut.
Pengamat keamanan kawasan menilai eskalasi ini berpotensi memicu konflik lebih luas apabila kedua negara terus mempertahankan pendekatan militer.
Oman dan Diplomasi Regional Ikut Terseret
Iran juga mengecam pernyataan sejumlah pejabat AS yang dinilai mengandung ancaman terhadap negara-negara kawasan, termasuk Oman. Teheran menyebut Oman selama ini memainkan peran penting dalam jalur mediasi dan diplomasi damai di Timur Tengah.
Baghaei menilai ancaman terhadap negara mediator justru memperburuk situasi internasional dan menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan antarnegara.
Menurutnya, pendekatan intimidatif hanya akan mempersempit ruang dialog yang selama ini diupayakan untuk meredakan ketegangan pascaperang Februari lalu.
Gencatan Senjata Kian Rapuh
Konflik terbaru ini berakar dari perang besar yang pecah pada 28 Februari 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Serangan tersebut memicu balasan drone dan rudal dari Iran ke sejumlah titik strategis di kawasan.
Ketegangan sempat menyebabkan penutupan Selat Hormuz, jalur vital perdagangan energi dunia yang menjadi lintasan utama ekspor minyak global.
Melalui mediasi Pakistan, gencatan senjata berhasil diberlakukan pada 8 April 2026. Namun negosiasi lanjutan di Islamabad belum mampu menghasilkan kesepakatan permanen.
Presiden AS Donald Trump kemudian memperpanjang masa gencatan senjata tanpa batas waktu, tetapi tetap menerapkan pembatasan terhadap kapal-kapal yang berhubungan dengan pelabuhan Iran.
Langkah itu dinilai Iran sebagai bentuk tekanan ekonomi dan politik yang dapat memicu ketidakstabilan baru di kawasan Timur Tengah.
Baca berita internasional dan geopolitik terbaru lainnya di JurnalLugas.Com
(Handoko)
