JurnalLugas.Com – Pemerintah mulai mengambil langkah tegas untuk memastikan petani kelapa sawit menikmati manfaat dari lonjakan harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar global. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan perhatian khusus terhadap harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani di berbagai daerah.
Instruksi tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman agar harga TBS tidak hanya kembali ke level normal, tetapi juga meningkat seiring tren kenaikan harga CPO dunia dan penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.
Menurut Amran, kesejahteraan jutaan petani sawit menjadi prioritas pemerintah karena sektor ini merupakan salah satu penopang ekonomi nasional yang melibatkan jutaan keluarga di berbagai daerah sentra produksi.
“Presiden meminta petani sawit mendapatkan harga yang adil. Jika harga CPO dunia meningkat, maka petani juga harus merasakan dampak positifnya,” ujar Amran dalam keterangannya di Jakarta, Senin (8/6/2026).
Pemerintah menilai kondisi yang terjadi beberapa waktu terakhir tidak sepenuhnya mencerminkan perkembangan pasar global. Saat harga CPO internasional bergerak naik dan kurs dolar menguat, sebagian petani justru menerima harga TBS yang lebih rendah dibanding sebelumnya.
Situasi tersebut dinilai sebagai ketidaksesuaian mekanisme pasar yang harus segera diperbaiki agar rantai usaha sawit berjalan sehat dan memberikan manfaat yang merata.
Data Kementerian Pertanian menunjukkan kenaikan harga CPO dunia mencapai puluhan persen dalam periode tertentu. Sementara itu, nilai tukar dolar terhadap rupiah juga mengalami penguatan yang seharusnya turut mendorong peningkatan nilai jual komoditas sawit.
Karena itu, pemerintah meminta seluruh pelaku usaha untuk menyesuaikan harga pembelian TBS sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah bersama Satgas Pangan dan aparat kepolisian akan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga belum menerapkan harga TBS sesuai acuan resmi.
Jumlah perusahaan yang masuk dalam proses evaluasi mencapai ratusan dan tersebar di berbagai wilayah sentra sawit Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada praktik yang berpotensi merugikan petani.
Amran menegaskan bahwa kebijakan perlindungan petani tidak akan berhenti pada sebatas imbauan. Pemerintah telah menyiapkan mekanisme pengawasan yang melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) di berbagai daerah guna memastikan kepatuhan seluruh pelaku usaha.
“Kami ingin harga kembali normal dan petani memperoleh haknya sesuai kondisi pasar yang sebenarnya,” katanya.
Hasil evaluasi pemerintah menunjukkan sebagian besar wilayah penghasil sawit telah mengalami perbaikan harga TBS. Tren pemulihan ini menjadi sinyal positif bagi petani yang sebelumnya menghadapi tekanan akibat penurunan harga di tingkat pembelian.
Meski demikian, pemerintah menargetkan pemulihan menyeluruh agar seluruh petani di berbagai provinsi memperoleh manfaat yang sama dari membaiknya pasar sawit global.
Kementerian Pertanian juga akan mendistribusikan data perusahaan serta harga acuan daerah kepada aparat penegak hukum di daerah untuk mempercepat proses pengawasan.
Industri kelapa sawit masih menjadi salah satu sektor strategis yang menopang perekonomian nasional. Jutaan petani menggantungkan pendapatan mereka dari komoditas ini, mulai dari Sumatera, Kalimantan hingga Sulawesi.
Karena itu, pemerintah menilai stabilitas harga TBS bukan hanya persoalan bisnis semata, melainkan berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat, kesejahteraan keluarga petani, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan meningkatnya harga CPO di pasar internasional, pemerintah berharap manfaatnya dapat dirasakan hingga ke tingkat petani sehingga rantai ekonomi sawit berjalan lebih sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Baca berita ekonomi dan kebijakan nasional lainnya di https://JurnalLugas.Com
(William)
