JurnalLugas.Com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem melalui 29 program kesejahteraan yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok rentan miskin, pelajar, mahasiswa, petani, pelaku UMKM hingga penerima subsidi energi.
Paket kebijakan tersebut dipaparkan Presiden saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Seluruh program dibagi ke dalam tiga kelompok utama, yakni Program 0 Persen Kemiskinan, Program Universal, dan Program Afirmatif.
Menurut Prabowo, seluruh kebijakan dirancang agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama keluarga yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4.
“Keberpihakan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah menjadi prioritas utama melalui berbagai program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar,” ujar Prabowo.
Presiden menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga pembiayaan pendidikan, layanan kesehatan, subsidi energi, bantuan pangan, perumahan, hingga dukungan bagi petani, mahasiswa, dan pelaku usaha mikro.
Program Penghapusan Kemiskinan
Program pertama adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjangkau sekitar 10 juta keluarga dari kelompok desil 1-4. Setiap keluarga memperoleh bantuan antara Rp75.000 hingga Rp250.000 per bulan sesuai kategori penerima.
Melalui Sekolah Rakyat, sebanyak 44.635 siswa dari keluarga miskin menerima dukungan pendidikan senilai Rp4.000.000 per siswa setiap bulan.
Pemerintah juga melanjutkan PIP Kuliah bagi 1,2 juta mahasiswa. Selain biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dibayar langsung kepada perguruan tinggi, mahasiswa memperoleh bantuan biaya hidup Rp800.000 hingga Rp1.400.000 per bulan.
Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, Program Indonesia Pintar (PIP) menjangkau 22,1 juta siswa dengan bantuan Rp37.500 sampai Rp150.000 per bulan.
Selanjutnya Kartu Sembako diberikan kepada 18,25 juta keluarga dengan nilai Rp200.000 setiap bulan.
Pemerintah juga menyalurkan Bantuan Sosial ATENSI kepada 83.357 penerima dengan nilai bantuan hingga Rp2.400.000 per tahun.
Di bidang kesehatan, PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencakup 96,8 juta masyarakat dengan nilai iuran sekitar Rp42.000 per orang per bulan yang ditanggung pemerintah.
Program pemberdayaan masyarakat turut diperkuat melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) sebesar Rp5.000.000 per penerima bagi sekitar 15 ribu orang. Sementara Pemberdayaan Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) memperoleh bantuan sekitar Rp10.000.000 per penerima untuk 2.810 orang.
Di sektor perumahan, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diberikan kepada 400 ribu penerima dengan nilai Rp20.000.000 untuk setiap rumah.
Sementara Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah membantu 1.877.747 rumah tangga dengan manfaat pembiayaan sekitar Rp727.000 per bulan.
Pemerintah juga menyediakan berbagai bantuan kebencanaan, meliputi bantuan sosial ekonomi Rp5.000.000 per penerima, bantuan pemulihan sosial sekitar Rp7.900.000 per penerima, serta bantuan kesiapsiagaan dan logistik senilai sekitar Rp600.000 per penerima.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah tetap memberikan subsidi LPG 3 kilogram kepada 66,4 juta rumah tangga dengan nilai sekitar Rp107.000 per bulan.
Kemudian subsidi dan kompensasi solar diberikan kepada 484.087 rumah tangga senilai sekitar Rp578.139 per bulan.
Sementara kompensasi Pertalite menyasar 33.787.364 rumah tangga dengan manfaat sekitar Rp89.050 per bulan.
Program subsidi dan kompensasi listrik menjangkau sekitar 87 juta pelanggan dengan nilai bantuan Rp130.000 hingga Rp150.000 per bulan.
Pemerintah juga memberi diskon tarif kereta api kepada 481.503 penumpang dengan rata-rata potongan Rp69.752 per tiket.
Sedangkan diskon tarif angkutan laut diberikan kepada 481.503 penumpang dengan rata-rata nilai Rp97.403 per tiket.
Untuk bantuan pangan, sebanyak 33,24 juta keluarga memperoleh paket selama tiga bulan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng, dengan nilai manfaat sekitar Rp179.278 per bulan.
Program Universal
Pada kategori universal, pemerintah melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 74,56 juta penerima yang terdiri atas siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Nilai manfaat diperkirakan sekitar Rp300.000 per bulan.
Selain itu tersedia Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi 130,8 juta masyarakat dengan nilai layanan pemeriksaan sekitar Rp655.000 hingga Rp1.130.000 setiap pemeriksaan.
Program Afirmatif
Pemerintah juga menyiapkan program afirmatif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Program Magang S1 Fresh Graduate diikuti 150 ribu peserta dengan uang saku rata-rata Rp3.600.000 per bulan selama enam bulan.
Sekolah Unggul Garuda memberikan dukungan pendidikan sebesar Rp9.500.000 per siswa setiap bulan bagi 1.920 siswa.
Untuk Beasiswa LPDP, mahasiswa luar negeri memperoleh dukungan sekitar Rp90.095.000 per bulan, sedangkan mahasiswa dalam negeri sekitar Rp10.700.520 per bulan, dengan total 23.289 penerima.
Program Beasiswa S1 Garuda memberikan bantuan sekitar Rp78.567.166 per bulan bagi mahasiswa luar negeri dan Rp5.517.591 per bulan bagi mahasiswa dalam negeri untuk 750 mahasiswa.
Mahasiswa Universitas Pertahanan (Unhan) memperoleh beasiswa sekitar Rp5.405.000 per bulan untuk 700 penerima.
Sementara Beasiswa Sekolah Taruna Nusantara mencapai sekitar Rp11.700.000 per siswa setiap bulan bagi 3.654 siswa.
Di sektor pertanian, subsidi pupuk diberikan kepada 14.205.757 petani dan pembudidaya ikan dengan nilai sekitar Rp334.166 per bulan.
Program Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjangkau 6.084.205 debitur dengan manfaat sekitar Rp500.000 per bulan.
Sedangkan Sertifikat Halal Gratis diberikan kepada 1.350.000 pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dengan nilai bantuan sekitar Rp200.000 untuk setiap UMK.
Presiden menilai keseluruhan 29 program tersebut merupakan strategi besar pemerintah untuk memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, memperluas akses pembiayaan, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.
“Kita ingin memastikan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Negara harus hadir memberikan perlindungan sekaligus membuka jalan agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya,” tegas Prabowo.
Dengan kombinasi bantuan sosial, subsidi, beasiswa, program kesehatan, hingga dukungan terhadap sektor pertanian dan UMKM, pemerintah berharap target penghapusan kemiskinan ekstrem dapat dicapai secara bertahap sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Baca berita nasional, ekonomi, politik, dan kebijakan pemerintah terbaru hanya di JurnalLugas.Com.
(Soefriyanto)
