JurnalLugas.Com – Upaya pemerintah menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional memasuki tahap baru. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan tambahan anggaran jumbo untuk tahun 2027 guna memastikan pasokan pangan tetap aman, harga terkendali, dan bantuan pangan dapat menjangkau jutaan keluarga di seluruh Indonesia.
Usulan tambahan anggaran tersebut mencapai Rp17,73 triliun, jauh di atas pagu indikatif yang diterima lembaga tersebut dalam rancangan awal anggaran tahun depan. Tambahan dana itu dirancang untuk mendukung berbagai program strategis mulai dari stabilisasi harga beras hingga bantuan pangan bagi keluarga rentan dan pencegahan stunting.
Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, mengatakan kebutuhan anggaran yang diajukan merupakan konsekuensi dari semakin besarnya mandat negara dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
“Pagu yang tersedia saat ini belum cukup untuk mendukung seluruh program prioritas yang menjadi tugas Badan Pangan Nasional,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI.
Di tengah tantangan perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi global, dan fluktuasi harga komoditas, pemerintah menempatkan stabilitas pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.
Tambahan anggaran yang diajukan akan digunakan untuk memperkuat berbagai instrumen pengendalian harga, termasuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang selama ini menjadi salah satu alat utama pemerintah menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok.
Melalui program tersebut, pemerintah menargetkan distribusi beras stabilisasi mencapai ratusan ribu ton, disertai intervensi pada komoditas strategis lain seperti jagung dan kedelai.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan petani sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen.
Porsi terbesar dalam usulan anggaran justru diarahkan untuk memperkuat program bantuan pangan pemerintah. Bapanas merencanakan penyaluran bantuan beras kepada sekitar 18 juta lebih keluarga penerima manfaat yang berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain beras, pemerintah juga menyiapkan program bantuan khusus untuk percepatan penurunan angka stunting melalui distribusi protein hewani berupa daging ayam dan telur.
Program ini menyasar keluarga yang masuk kategori berisiko stunting berdasarkan data sosial ekonomi nasional.
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa program pangan pemerintah tidak hanya berfokus pada ketersediaan bahan pokok, tetapi juga kualitas gizi masyarakat.
Jika tambahan anggaran disetujui, berbagai program penguatan pangan akan diperluas ke seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah menargetkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah secara masif, pengembangan kios pangan di berbagai provinsi, hingga pembinaan lumbung pangan masyarakat.
Selain itu, program Rumah Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) juga akan diperluas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi yang lebih sehat.
Bapanas juga menyiapkan berbagai langkah penguatan keamanan pangan segar, penanganan daerah rawan pangan, serta program penyelamatan pangan guna mengurangi pemborosan dan kehilangan hasil pangan.
Pengamat ekonomi pangan menilai anggaran ketahanan pangan bukan sekadar belanja pemerintah, melainkan investasi jangka panjang untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi nasional.
Ketika harga pangan terkendali, daya beli masyarakat dapat terjaga. Sebaliknya, lonjakan harga pangan sering menjadi salah satu pemicu tekanan inflasi dan meningkatnya angka kemiskinan.
Karena itu, penguatan program pangan dinilai menjadi langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat.
Amran berharap dukungan DPR terhadap usulan tersebut sehingga berbagai program yang telah dirancang dapat berjalan optimal pada 2027.
“Kami berharap seluruh program ketahanan pangan dan stabilisasi harga dapat terlaksana maksimal demi menjaga kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dengan kebutuhan pangan yang terus meningkat setiap tahun, penguatan anggaran sektor pangan dipandang menjadi salah satu fondasi penting untuk memastikan Indonesia tetap memiliki cadangan pangan yang kuat, harga yang stabil, dan akses pangan yang merata bagi seluruh rakyat.
Baca berita ekonomi, pertanian, pangan, dan kebijakan nasional lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
