JurnalLugas.Com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan peringatan tegas kepada seluruh distributor pupuk bersubsidi agar tidak mempersulit akses petani terhadap pupuk. Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Siak, Riau, Rabu (23/7/2025), ia menekankan bahwa pemerintah tidak akan ragu mencabut izin pihak-pihak yang mempermainkan harga.
“Kalau ada yang mencoba bermain dengan pupuk, jangan salahkan kami kalau izinnya dicabut,” ucap Mentan di hadapan para petani yang mengikuti peninjauan program Cetak Sawah Rakyat dan Optimalisasi Lahan (Oplah).
Amran mengaku telah menerima laporan mengenai adanya penjualan pupuk subsidi dengan harga melebihi ketentuan resmi. Meski tidak merinci wilayah terjadinya pelanggaran, ia menyebut praktik itu berpotensi merusak sistem dan menyengsarakan petani kecil.
“Kami tidak bisa diam saat petani jadi korban ulah oknum yang ambil untung berlebihan,” ujarnya dengan nada serius saat berdialog dengan petani di Desa Tengah, Kecamatan Sabak Auh.
Negara Ditegaskan Harus Hadir Lindungi Petani
Amran menegaskan bahwa negara wajib hadir membela rakyat, terutama para petani yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan. Ia bahkan meminta aparat daerah seperti TNI, Polri, hingga Kejaksaan untuk ikut mengawasi langsung penyaluran pupuk.
“Air dan pupuk adalah hak petani. Tidak boleh ada yang menahan atau mempersulit. Semua jajaran daerah harus ikut turun tangan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk segera menyelesaikan perbaikan saluran irigasi yang rusak. Menurutnya, ketersediaan air yang lancar sangat menentukan keberhasilan musim tanam.
“Saya minta pekerjaan irigasi langsung dijalankan tanpa ditunda-tunda. Ini mendesak, karena menyangkut produksi pangan nasional,” kata Amran.
Siak Punya Potensi Besar, Tapi Akses Air Jadi Kendala
Bupati Siak, Afni Zulkifli, yang turut hadir dalam kunjungan tersebut, menyampaikan bahwa pertanian merupakan sektor prioritas di daerahnya. Menurutnya, luas lahan sawah di Siak saat ini mencapai lebih dari 4.000 hektare dan tersebar di tujuh kecamatan, dengan indeks tanam sudah menyentuh angka 250.
“Di Siak, sawah rawa bisa panen dua kali dalam setahun. Ini bukan klaim kami, tapi testimoni langsung dari para petani,” kata Afni.
Namun demikian, ia menyoroti persoalan utama yang masih menghambat perkembangan pertanian, yakni keterbatasan akses air. Ia menyampaikan bahwa sumber air dari kawasan konservasi seperti Giam Siak Kecil lebih banyak dimanfaatkan oleh perusahaan industri, bukan untuk petani.
Sebagai solusi, Pemkab Siak mengajukan usulan pembangunan long storage atau waduk kecil di atas lahan eks Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 100 hektare.
“Kalau infrastruktur air bisa kita perkuat, bukan tak mungkin indeks tanam naik jadi tiga bahkan empat kali dalam setahun,” ujar Afni optimistis.
Swasembada Pangan Bukan Sekadar Wacana
Baik Kementerian Pertanian maupun pemerintah daerah sepakat bahwa peningkatan produksi pertanian memerlukan sinergi dari pusat dan daerah. Mentan menyambut baik usulan pembangunan waduk dan menyatakan dukungan terhadap langkah-langkah konkret yang bisa mempercepat swasembada pangan.
“Kami di pusat tidak akan tinggal diam. Semua upaya yang berpihak pada petani akan kami dorong dan dukung penuh,” tegas Amran.
Kunjungan kerja ini menjadi simbol komitmen pemerintah dalam menata ulang distribusi pupuk bersubsidi serta mendorong percepatan infrastruktur pertanian di daerah. Dengan dukungan berbagai pihak, diharapkan petani dapat lebih mudah mengakses pupuk dan air, dua elemen vital dalam meningkatkan hasil panen dan ketahanan pangan nasional.
Simak berita pertanian lainnya di JurnalLugas.Com
