JurnalLugas.Com – Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan sidang pengucapan putusan dan ketetapan terhadap 29 permohonan pengujian undang-undang pada Senin (29/6/2026).
Sidang pleno yang digelar mulai pukul 13.30 WIB di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, akan menentukan nasib sejumlah aturan penting yang menyangkut kesehatan, politik, pertahanan, ekonomi hingga hukum pidana.
Beberapa perkara yang menjadi perhatian publik di antaranya pengujian Undang-Undang Kesehatan, UU Pilkada, UU Desa, UU TNI, serta KUHAP.
Permohonan Nomor 172/PUU-XXIV/2026 diajukan mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Dharma Pongrekun.
Ia mempersoalkan belum adanya indikator yang tegas mengenai penetapan kejadian luar biasa (KLB) maupun wabah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
“Kepastian norma diperlukan agar pelaksanaan kebijakan kesehatan memiliki ukuran yang jelas dan tidak menimbulkan penafsiran berbeda,” demikian inti permohonan yang disampaikan pemohon dalam persidangan.
Perkara lain yang turut menyita perhatian adalah Nomor 195/PUU-XXIV/2026, di mana empat mahasiswa meminta Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota harus tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.
Sementara itu, melalui Perkara Nomor 186/PUU-XXIV/2026, dua mahasiswa mengusulkan perubahan syarat usia calon kepala desa.
Mereka meminta ketentuan minimal usia 25 tahun dapat dikecualikan bagi calon yang telah memiliki pengalaman memimpin organisasi kemasyarakatan atau kepemudaan di tingkat desa.
Selain tiga perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi juga akan membacakan putusan terhadap puluhan permohonan lain yang mencakup berbagai bidang hukum.
Daftar Lengkap 29 Perkara Uji Materi yang Diputus MK
- Nomor 199/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
- Nomor 198/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).
- Nomor 197/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
- Nomor 195/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).
- Nomor 194/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).
- Nomor 193/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).
- Nomor 139/PUU-XXIII/2025 – Uji materi UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
- Nomor 196/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Nomor 180/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- Nomor 177/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Nomor 181/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
- Nomor 172/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Nomor 173/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- Nomor 175/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- Nomor 210/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).
- Nomor 182/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Nomor 164/PUU-XXIII/2025 – Uji materi UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
- Nomor 183/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Nomor 188/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
- Nomor 187/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Nomor 189/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- Nomor 170/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- Nomor 179/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
- Nomor 185/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Nomor 174/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).
- Nomor 186/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, terkait syarat usia calon kepala desa.
- Nomor 176/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
- Nomor 184/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
- Nomor 178/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).
Seluruh putusan yang dibacakan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.
Hasil sidang tersebut akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah, DPR, lembaga negara, maupun masyarakat dalam penerapan berbagai ketentuan perundang-undangan di Indonesia.
Ikuti perkembangan berita hukum, politik, dan nasional terbaru hanya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
