JurnalLugas.Com – Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat setelah Pemerintah Irak melontarkan kecaman keras terhadap operasi militer yang dilakukan Amerika Serikat (AS) bersama Arab Saudi yang menargetkan Pasukan Mobilisasi Rakyat atau Popular Mobilization Forces (PMF).
Baghdad menyebut serangan tersebut sebagai tindakan yang tidak dapat diterima karena dinilai melanggar kedaulatan negara dan bertentangan dengan hukum internasional.
Pernyataan resmi Kepresidenan Irak yang dirilis pada Rabu (29/7/2026) menegaskan bahwa setiap serangan terhadap lembaga keamanan resmi Irak merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara.
Pemerintah Irak menilai tindakan militer yang dilakukan tanpa menghormati otoritas nasional berpotensi memperburuk situasi keamanan di kawasan yang hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan pascakonflik.
Dalam pernyataannya, Kepresidenan Irak kembali menegaskan posisi negara tersebut yang menolak segala bentuk agresi di wilayahnya.
Baghdad juga mengingatkan bahwa wilayah Irak tidak boleh dijadikan arena konflik maupun pangkalan untuk melancarkan serangan terhadap negara lain atau menyelesaikan perselisihan geopolitik di kawasan.
Pemerintah Irak meminta seluruh pihak yang terlibat dalam eskalasi tersebut untuk menghormati kedaulatan negaranya dan menghindari tindakan yang dapat memicu instabilitas lebih luas.
“Semua pihak harus menghormati kedaulatan Irak dan mengedepankan dialog sebagai jalan penyelesaian konflik,” demikian pesan yang disampaikan dalam pernyataan resmi Kepresidenan Irak.
Baghdad menilai pendekatan diplomasi jauh lebih penting dibandingkan penggunaan kekuatan militer. Pemerintah berharap ketegangan yang berkembang tidak berkembang menjadi konflik terbuka yang dapat mengancam keamanan regional maupun stabilitas kawasan Timur Tengah.
Kecaman tersebut muncul setelah PMF mengumumkan bahwa sedikitnya 20 personelnya tewas, sementara 32 lainnya mengalami luka-luka akibat serangan udara yang menghantam sejumlah wilayah di Irak.
Menurut PMF, serangan tersebut menyasar beberapa lokasi yang menjadi bagian dari aktivitas organisasi tersebut di berbagai provinsi.
Di sisi lain, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengonfirmasi operasi militer tersebut. Dalam keterangannya, CENTCOM menyebut pasukan AS bersama Arab Saudi melaksanakan serangan udara presisi terhadap kelompok militan yang disebut bersekutu dengan Iran.
Operasi itu, menurut pihak militer AS, dilakukan sebagai respons atas rangkaian serangan pesawat nirawak atau drone yang sebelumnya menargetkan personel militer Amerika Serikat serta infrastruktur energi milik Arab Saudi.
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang antara Washington dan Baghdad mengenai status kelompok yang menjadi sasaran serangan.
Bagi pemerintah Irak, PMF merupakan bagian dari institusi keamanan negara. Organisasi tersebut dibentuk sebagai payung yang menaungi puluhan faksi paramiliter dan telah memperoleh pengakuan resmi setelah diintegrasikan ke dalam struktur angkatan bersenjata Irak.
PMF memainkan peran penting dalam operasi militer melawan kelompok ekstremis ISIS ketika organisasi tersebut menguasai sejumlah wilayah Irak beberapa tahun lalu. Sejak proses integrasi berlangsung, keberadaan PMF berada di bawah sistem keamanan nasional Irak.
Karena status tersebut, pemerintah Irak menilai setiap serangan terhadap PMF sama artinya dengan menyerang institusi keamanan resmi negara.
Insiden terbaru ini diperkirakan akan memperumit hubungan diplomatik antara Irak dengan Amerika Serikat di tengah upaya kedua negara menjaga kerja sama di bidang keamanan.
Selain itu, keterlibatan Arab Saudi dalam operasi tersebut juga berpotensi menambah dinamika politik kawasan yang selama ini dipengaruhi rivalitas berbagai kekuatan regional.
Pengamat menilai meningkatnya eskalasi militer di Irak dapat memunculkan risiko keamanan baru, terutama apabila aksi balasan atau serangan lanjutan kembali terjadi.
Situasi tersebut juga dikhawatirkan berdampak terhadap stabilitas ekonomi kawasan, termasuk keamanan jalur energi yang menjadi perhatian dunia.
Hingga kini, pemerintah Irak terus menyerukan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Baghdad menilai penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional menjadi syarat utama untuk mencegah meluasnya konflik di Timur Tengah.
Perkembangan situasi ini masih terus dipantau mengingat dinamika keamanan di kawasan dapat berubah dengan cepat seiring meningkatnya ketegangan antara berbagai pihak yang terlibat.
Ikuti perkembangan berita internasional, geopolitik, dan ekonomi global terbaru hanya di JurnalLugas.Com: https://jurnallugas.com
(Handoko)
