JurnalLugas.Com – Video yang mengatasnamakan Purbaya Yudhi Sadewa beredar di media sosial sepanjang 2026 dengan beragam narasi, mulai dari penolakan menjadi calon wakil presiden hingga ancaman dari elite mafia. Konten lainnya menawarkan bantuan dan hibah bernilai fantastis kepada masyarakat.
Namun, video-video tersebut tidak bisa dipercaya begitu saja. Hasil penelusuran dan pengujian digital menemukan indikasi kuat manipulasi menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), termasuk teknologi deepfake yang dapat meniru wajah dan suara seseorang.
Modus ini perlu diwaspadai karena video yang terlihat meyakinkan dapat digunakan untuk menggiring opini, menyebarkan informasi palsu, hingga mendorong masyarakat menyerahkan data pribadi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab.
Video Purbaya Menolak Jadi Cawapres Ternyata Manipulasi
Salah satu video yang beredar pada 29 September 2026 menampilkan sosok Purbaya seolah-olah menolak pencalonan sebagai wakil presiden. Dalam rekaman tersebut, ia diklaim hanya ingin menjaga harga bahan pokok tetap murah dan stabil.
Pernyataan itu disampaikan seakan-akan merupakan sikap pribadi Purbaya. Padahal, hasil pemeriksaan Tim Cek Fakta Kompas menemukan bahwa video tersebut menggunakan rekaman lama yang konteksnya berbeda.
Materi aslinya identik dengan unggahan akun Facebook iNews pada 30 Januari 2026. Dalam rekaman tersebut, Purbaya yang saat itu masih menjabat Menteri Keuangan sedang membahas pengunduran diri Iman Rachman dari posisi Direktur Utama Bursa Efek Indonesia.
Dengan demikian, rekaman lama tersebut telah digunakan kembali untuk membangun narasi yang tidak sesuai dengan konteks pernyataan aslinya.
Pengujian digital semakin memperkuat indikasi manipulasi. Hive Moderation mendeteksi suara dalam video itu sebagai hasil AI generatif dengan probabilitas 99,4 persen. Sementara itu, TruthScan memberikan probabilitas 99 persen.
Hasil tersebut merupakan indikator teknis yang mendukung dugaan manipulasi, bukan bukti tunggal yang berdiri sendiri. Meski demikian, temuan itu menjadi alasan kuat bagi masyarakat untuk tidak langsung mempercayai ataupun menyebarkan rekaman tersebut.
Narasi Ancaman Elite Mafia Juga Terindikasi Deepfake
Video lain yang beredar pada 20 September 2026 menampilkan Purbaya seolah-olah menyatakan tidak takut menghadapi fitnah dan ancaman dari elite mafia.
Dalam narasi yang menyertainya, Purbaya digambarkan tetap berjuang demi kesejahteraan rakyat meskipun menghadapi tekanan dari berbagai pihak.
Akan tetapi, pemeriksaan menemukan bahwa video tersebut memakai materi rekaman yang sama dengan unggahan Instagram pada 21 April 2026. Dalam rekaman aslinya, Purbaya terlihat mengenakan batik hitam dan cokelat.
Kesamaan materi visual tersebut menunjukkan bahwa rekaman lama digunakan kembali untuk menyampaikan pernyataan yang berbeda.
Hasil pengujian Hive Moderation mendeteksi suara dalam video itu sebagai AI generatif dengan probabilitas 99,4 persen. Wajah yang ditampilkan juga terindikasi sebagai deepfake dengan probabilitas hingga 75,2 persen.
Sementara itu, TruthScan memberikan probabilitas 99 persen bahwa suara tersebut dihasilkan menggunakan AI generatif.
Temuan tersebut memperlihatkan bagaimana teknologi manipulasi dapat memanfaatkan wajah tokoh publik untuk membuat pernyataan palsu terlihat seolah-olah benar-benar diucapkan oleh orang yang bersangkutan.
Masyarakat perlu memeriksa sumber rekaman, waktu pengunggahan, dan konteks pernyataan sebelum mengambil kesimpulan. Video yang menggunakan wajah tokoh terkenal tidak otomatis menjamin keaslian informasi di dalamnya.
Tawaran Bantuan Rp900 Miliar hingga Rp50 Triliun
Selain narasi politik, nama Purbaya juga digunakan dalam sejumlah video yang menawarkan bantuan kepada masyarakat.
Kementerian Keuangan berulang kali membantah konten yang mengatasnamakan kementerian maupun pejabatnya untuk menawarkan bantuan dan hibah tersebut.
Narasi yang beredar antara lain mengklaim adanya pencarian 700 orang tercepat untuk menerima bantuan, hibah Rp900 miliar, pembagian Rp50 triliun dari hasil rampasan aset koruptor, hingga bantuan khusus bagi pensiunan.
Besarnya nominal yang disebutkan berpotensi menarik perhatian masyarakat, terutama mereka yang sedang membutuhkan bantuan ekonomi.
Namun, tawaran tersebut tidak boleh dianggap sebagai program resmi hanya karena menggunakan nama pejabat pemerintah atau menampilkan video yang tampak meyakinkan.
Sejumlah konten bahkan mengarahkan pengguna untuk menyerahkan data diri atau menghubungi nomor WhatsApp tertentu. Pola ini patut dicurigai karena data pribadi dapat disalahgunakan apabila diberikan kepada pihak yang tidak jelas identitas dan kewenangannya.
Kementerian Keuangan menegaskan bahwa bantuan atau hibah yang disalurkan melalui kementerian ditujukan untuk kepentingan program pembangunan nasional, penanggulangan bencana alam, serta bantuan kemanusiaan kepada lembaga dan pemerintah asing.
Karena itu, masyarakat perlu membedakan program resmi pemerintah dari tawaran bantuan yang beredar melalui video media sosial tanpa kejelasan dasar dan mekanisme penyaluran.
Cara Menghindari Jebakan Video AI
Perkembangan teknologi AI membuat pembuatan video manipulatif semakin mudah. Wajah, suara, dan gaya bicara seseorang dapat ditiru untuk menyampaikan pesan yang sebenarnya tidak pernah diucapkan.
Kondisi ini membuat pemeriksaan informasi menjadi semakin penting, terutama ketika konten berkaitan dengan bantuan uang, pernyataan politik, atau tuduhan terhadap pihak tertentu.
Masyarakat sebaiknya tidak langsung membagikan video yang belum terverifikasi. Periksa apakah rekaman tersebut juga dipublikasikan melalui kanal resmi pihak yang namanya dicatut. Cocokkan waktu unggahan, konteks pernyataan, dan informasi pendukung dari sumber tepercaya.
Apabila video menawarkan bantuan dengan syarat mengirimkan data pribadi atau menghubungi nomor tertentu, jangan terburu-buru menindaklanjutinya. Hindari memberikan informasi sensitif sebelum memastikan keabsahan program dan pihak penyelenggara.
Kementerian Keuangan juga mengimbau masyarakat agar tidak menyebarluaskan video deepfake serta memeriksa informasi melalui kanal resmi kementerian sebelum mempercayai klaim yang beredar.
Kasus video palsu yang mengatasnamakan Purbaya menjadi pengingat bahwa kemiripan wajah dan suara bukan jaminan sebuah rekaman autentik.
Di tengah derasnya arus informasi digital, memeriksa sumber dan konteks jauh lebih penting daripada sekadar mempercayai tayangan yang terlihat nyata.
Informasi dan berita lainnya dapat dibaca melalui JurnalLugas.Com.
(Catur)
