JurnalLugas.Com — Polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo kembali menyeret hubungan politik antara Jokowi dan PDI Perjuangan (PDIP).
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedy Nur Palakka mempertanyakan sikap PDIP yang selama perjalanan politik Jokowi pernah mengusung dan mendaftarkannya dalam berbagai kontestasi.
Dedy menyampaikan pertanyaan tersebut melalui akun X pribadinya. Ia menyoroti bagaimana Jokowi sebelumnya mendapat dukungan politik untuk maju sebagai calon wali kota, gubernur, hingga presiden.
Menurut Dedy, jika saat ini muncul tudingan bahwa ijazah Jokowi bermasalah, seharusnya ada penjelasan mengenai sikap PDIP ketika mengusung Jokowi dalam sejumlah pemilihan.
“Kalau ijazah Jokowi palsu atau bermasalah, mengapa PDIP tetap bersemangat mendaftarkan Jokowi?” ujar Dedy dalam unggahannya.
Ia kemudian mengaitkan pertanyaan itu dengan perjalanan politik Jokowi yang sebelumnya maju dalam pemilihan Wali Kota Solo, Pilgub DKI Jakarta, hingga dua kali Pilpres.
Dedy juga menanggapi pernyataan yang menyebut PDIP menantang Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Menurut dia, sikap tersebut menjadi pertanyaan karena PDIP merupakan salah satu partai yang pernah mengusung Jokowi dalam perjalanan politiknya.
“PDIP tantang Jokowi tunjukkan ijazah adalah tantangan yang sangat konyol,” kata Dedy.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari dinamika politik yang kembali mengemuka di tengah polemik dokumen pendidikan Jokowi.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat juga pernah menyampaikan pandangan bahwa persoalan ijazah dapat dijawab dengan keterbukaan agar perdebatan tidak terus berkembang menjadi spekulasi.
Namun, tudingan mengenai keabsahan ijazah tetap harus dibedakan dari fakta hukum atau hasil pemeriksaan resmi. Pernyataan politik di media sosial tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa sebuah dokumen bermasalah.
Di sisi lain, Dedy kembali membawa persoalan tersebut ke hubungan politik PDIP dengan keluarga Jokowi. Ia menyinggung anggapan yang berkembang bahwa PDIP disebut menyesal setelah mengambil keputusan politik terhadap keluarga Jokowi.
“Benarkah asumsi banyak orang bahwa PDIP setelah memecat keluarga Jokowi kemudian menyesal?” tulisnya.
Polemik ini menunjukkan bahwa isu ijazah Jokowi tidak lagi hanya berkaitan dengan dokumen pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari tarik-menarik narasi politik antara kelompok yang berbeda.
Karena itu, publik perlu membedakan antara pernyataan politisi, dugaan yang beredar, dan fakta yang telah dibuktikan melalui proses resmi.
Informasi terbaru dan berita lainnya dapat dibaca di JurnalLugas.Com.
(Soefriyanto)
