JurnalLugas.Com — Wacana rehabilitasi status keanggotaan Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan (PDIP) kembali menjadi sorotan. Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedy Nur Palakka mempertanyakan urgensi langkah tersebut setelah Jokowi sebelumnya diberhentikan dari keanggotaan partai.
Dedy menilai posisi Jokowi dan PDIP tidak semestinya dibalik dalam polemik rehabilitasi. Menurut dia, keputusan pemecatan merupakan kewenangan PDIP sehingga muncul pertanyaan ketika partai kemudian membuka pembahasan mengenai kemungkinan rehabilitasi.
“Yang pecat PDI-P, ngapain kader yang sudah dipecat mau direhabilitasi?” kata Dedy melalui akun X, Senin (21/9/2026).
Ia juga mempertanyakan alasan pemecatan Jokowi yang dinilainya tidak terang. Dedy menyebut langkah politik Jokowi setelah tidak lagi berada di PDIP justru menghasilkan kemenangan.
“Alasan pemecatan juga nggak jelas, hanya karena Jokowi mengambil jalan sunyi tapi menang,” ujarnya.
Dedy kemudian menyoroti kembali hubungan politik Jokowi dengan PDIP. Ia menilai Jokowi tidak berada pada posisi yang membutuhkan partai tersebut. Sebaliknya, menurut Dedy, PDIP pada masa lalu justru membutuhkan figur Jokowi sebagai sosok yang merepresentasikan rakyat kecil.
“Jokowi nggak butuh PDI-P, justru dulu PDI-P sangat butuh sosok wong cilik seperti Jokowi,” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedy saat merespons perbincangan di media sosial mengenai sejumlah syarat rehabilitasi Jokowi di PDIP.
Dari pihak PDIP, Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur Budi Kanang Sulistyono sebelumnya menjelaskan bahwa pengajuan rehabilitasi harus dilakukan langsung oleh orang yang bersangkutan melalui permohonan tertulis. Pengajuan tersebut tidak dapat diwakilkan.
PDIP juga menyatakan bahwa permohonan rehabilitasi tidak otomatis diterima. Jika pengajuan dinilai dapat diproses, pembahasannya dilakukan melalui forum kongres karena keputusan rehabilitasi merupakan kewenangan partai.
Di sisi lain, Juru Bicara DPP PDIP Aryo Seno Bagaskoro sebelumnya menyatakan bahwa menurut partainya tidak ada hal yang perlu direhabilitasi terkait Jokowi. Ia menegaskan keputusan mengenai pemecatan Jokowi telah menjadi keputusan partai.
Dengan demikian, wacana rehabilitasi Jokowi masih berada dalam tarik-menarik pandangan politik. PSI mempertanyakan dasar dan kebutuhan rehabilitasi, sementara PDIP menempatkan persoalan tersebut sebagai kewenangan internal partai.
Baca berita terbaru dan informasi lainnya hanya di JurnalLugas.Com.
(Soefriyanto)
