JurnalLugas.Com – Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menyatakan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun 2025 merupakan langkah strategis untuk mendukung berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Kenaikan ini dianggap sejalan dengan agenda besar PDI Perjuangan, khususnya dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan memperluas cakupan layanan kesehatan inklusif.
Menurut Said Abdullah, PDI Perjuangan berkomitmen untuk mengawal dan memastikan keberhasilan Program Quick Win melalui dukungan terhadap APBN 2025. Hal ini bertujuan untuk mendanai berbagai program strategis yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Program Strategis yang Didukung Kenaikan PPN
Peningkatan PPN menjadi 12 persen akan digunakan untuk mendukung sejumlah program yang didanai oleh APBN, antara lain:
- Makanan Bergizi Gratis: Penyediaan makanan sehat untuk masyarakat kurang mampu.
- Pemeriksaan Kesehatan Gratis: Menjamin akses pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma, termasuk untuk penyakit menular seperti TBC.
- Pembangunan Rumah Sakit Daerah: Meningkatkan fasilitas kesehatan hingga ke daerah terpencil.
- Renovasi Sekolah dan Sekolah Unggulan: Mendukung renovasi sekolah serta pembangunan sekolah unggulan yang terintegrasi.
- Pengembangan Lumbung Pangan Nasional: Menguatkan ketahanan pangan hingga ke tingkat desa.
Mitigasi Dampak Kenaikan PPN
Said Abdullah menekankan pentingnya mitigasi risiko terhadap dampak kenaikan PPN, terutama bagi kelompok rumah tangga miskin dan kelas menengah. Ia mengusulkan sejumlah langkah, seperti:
- Perluasan Perlindungan Sosial: Meningkatkan jumlah penerima manfaat hingga mencakup kelompok rentan miskin.
- Subsidi Energi dan Transportasi: Meliputi BBM, LPG, listrik, serta moda transportasi umum di kota besar.
- Dukungan Perumahan: Memberikan subsidi untuk rumah tipe 45 ke bawah dan rumah susun bagi kelas menengah bawah.
Pengendalian Inflasi dan Pemberdayaan Ekonomi
Untuk menjaga stabilitas harga, Said Abdullah meminta pemerintah mengadakan operasi pasar rutin setiap dua bulan. Langkah ini diharapkan mampu mengendalikan inflasi dan memastikan harga komoditas pangan tetap terjangkau. Selain itu, pemerintah didorong untuk meningkatkan belanja barang dan jasa UMKM hingga 50 persen serta memberikan pelatihan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat terdampak.
Target 2025: Nol Kemiskinan Ekstrem
Said Abdullah juga menyoroti target ambisius pemerintah, yakni menghapus kemiskinan ekstrem dari posisi 0,83 persen menjadi nol persen pada tahun 2025. Selain itu, ia mendorong penurunan angka stunting dari 21 persen menjadi di bawah 15 persen dalam waktu yang sama.
Langkah-langkah strategis ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Dukungan berbagai pihak, termasuk PDI Perjuangan, menjadi elemen penting dalam merealisasikan visi besar ini.
Baca berita lainnya seputar PPN 12 persen di JurnalLugas.Com.
