JurnalLugas.Com – Peringatan Hari Sumpah Pemuda pada Rabu, 28 Oktober 2026, diwarnai rencana aksi demonstrasi yang digelar Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat.
Di tengah penyampaian aspirasi tersebut, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengingatkan peserta aksi agar menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan anarkis.
Kapolri menegaskan bahwa masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, pelaksanaan demonstrasi diharapkan berlangsung damai agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Pesan itu disampaikan Suyudi kepada wartawan di Mabes Polri, Rabu (28/10). Ia mengimbau peserta demonstrasi untuk tetap mengendalikan diri selama menyampaikan tuntutan.
“Kami mengingatkan agar aksi tidak diwarnai tindakan anarkis,” ujar Suyudi.
Polisi Siapkan Pengamanan di Berbagai Daerah
Menghadapi kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat, jajaran kepolisian di berbagai wilayah telah menyiapkan langkah pengamanan. Kapolri menyatakan pendekatan humanis tetap menjadi bagian penting dalam mengawal demonstrasi.
Menurut Suyudi, kepolisian akan mengutamakan langkah pencegahan dan antisipasi untuk menjaga situasi tetap kondusif. Pada saat yang sama, hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum tetap dihormati.
Pendekatan tersebut menjadi penting agar pengamanan tidak menghalangi penyampaian aspirasi, sekaligus mencegah potensi gangguan yang dapat merugikan masyarakat.
Komite SADAR Bawa Lima Tuntutan
Aksi di Bundaran HI digelar Komite Selamatkan Daulat Rakyat, sebuah aliansi mahasiswa yang melibatkan sejumlah badan eksekutif mahasiswa dan organisasi kampus. Di antaranya BEM UI, KM ITB, SEMA UGM, BEM Undip, EM UB, BEM KM Unnes, BEM Unair, serta Aliansi BEM Se-Unpad.
Perwakilan Komite SADAR, Namoradiarta Siahaan, menyebut demonstrasi tersebut merupakan kelanjutan aksi pada 20 Oktober 2026. Melalui aksi kali ini, mahasiswa kembali menyoroti tanggung jawab negara dalam menjalankan kebijakan dan memenuhi kepentingan masyarakat.
Dalam maklumat aliansi, Namora menekankan pentingnya keterlibatan rakyat dalam menentukan arah pembangunan, mengawasi anggaran negara, mempertahankan ruang hidup, serta menyampaikan kritik tanpa rasa takut.
Pertama, massa mendesak penetapan status bencana nasional terkait kebakaran hutan, penindakan terhadap korporasi yang bertanggung jawab, serta penyelesaian persoalan tata kelola lahan.
Kedua, mereka meminta agar alokasi APBN lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat. Aliansi juga mengkritik pemborosan anggaran politik yang dinilai dibungkus melalui program populis, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Mandiri Pangan (KDMP).
Ketiga, mahasiswa menyoroti persoalan sosial, terutama biaya pendidikan dan pemerataan akses terhadap layanan dasar.
Dua tuntutan lainnya berkaitan dengan penegakan hukum dan kebebasan sipil. Komite SADAR mendesak penghentian penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), pemulihan kebebasan berpendapat, serta penghentian praktik militerisasi di ruang sipil.
Aksi pada momentum Hari Sumpah Pemuda tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyuarakan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah.
Di sisi lain, kesiapan pengamanan kepolisian dan komitmen menjaga demonstrasi tetap damai menjadi faktor penting agar penyampaian aspirasi berlangsung tertib tanpa mengabaikan hak masyarakat.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com.
(Catur)
