JurnalLugas.Com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga diklaim membuka peluang kerja dan usaha melalui rantai pasok pangan.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyebut program tersebut telah menyerap 1,3 juta warga miskin sebagai pekerja.
Pernyataan itu disampaikan Muhaimin di Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026. Menurut dia, pelaksanaan program melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan potensi belanja negara dalam membentuk ekosistem ekonomi yang melibatkan masyarakat.
“Program BGN telah membuka pekerjaan bagi 1,3 juta warga miskin dalam waktu relatif cepat,” kata Muhaimin.
Selain penyerapan tenaga kerja, ia menyebut sedikitnya 148.500 pelaku usaha baru telah masuk dalam rantai pasok MBG. Program tersebut juga melibatkan sekitar 63.100 pemasok dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Angka-angka itu, menurut Muhaimin, memperlihatkan bahwa belanja pemerintah dapat memberikan dampak ekonomi melalui keterlibatan pekerja dan pelaku usaha.
Namun, besarnya dampak pemberdayaan juga berkaitan dengan keberlanjutan pekerjaan, kesempatan usaha, dan manfaat ekonomi yang diterima masyarakat.
Minta Anggaran Pemberdayaan Jadi Prioritas
Muhaimin mendorong agar pendekatan pemberdayaan masyarakat menjadi bagian utama dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia meminta anggaran yang berkaitan dengan pemberdayaan tidak dipandang sebagai komponen tambahan yang mudah dihapus dalam proses penganggaran.
“Saya meminta anggaran pemberdayaan tidak lagi dicoret dan menjadi arus utama APBN,” ujar Muhaimin.
Ia juga mendorong perluasan pihak yang terlibat serta wilayah sasaran program pemberdayaan. Dengan jangkauan yang lebih luas, masyarakat di berbagai daerah diharapkan memiliki akses lebih besar terhadap pekerjaan, pendidikan, dan kesempatan mengembangkan usaha.
Keterlibatan pelaku usaha dan pemasok dalam program MBG menjadi salah satu aspek yang disoroti pemerintah. Rantai pasok pangan berpotensi memberikan ruang bagi usaha lokal untuk memasok kebutuhan program, sekaligus membuka aktivitas ekonomi di daerah.
Meski demikian, penilaian terhadap dampak pemberdayaan tidak cukup hanya berdasarkan jumlah pekerja dan pelaku usaha yang terlibat.
Keberlanjutan pekerjaan, kepastian pendapatan, serta kemampuan UMKM mempertahankan usahanya juga menjadi faktor penting untuk diperhatikan.
Muhaimin menegaskan, pemberdayaan masyarakat perlu diarahkan agar menghasilkan manfaat yang berkelanjutan, bukan sekadar bantuan dalam jangka pendek.
“Pemberdayaan harus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan,” tuturnya.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto news)
