JurnalLugas.Com – Tanah warisan ternyata berpeluang digunakan sebagai jaminan pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Namun, status kepemilikan tanah dan kelengkapan dokumen menjadi faktor penting yang menentukan apakah pengajuan kredit dapat diproses oleh pihak bank.
Persoalan ini kerap muncul ketika seseorang membutuhkan tambahan modal usaha atau dana untuk keperluan keluarga, sementara aset yang dimiliki berasal dari peninggalan orang tua atau anggota keluarga yang telah meninggal dunia.
Berbeda dengan tanah milik pribadi yang sudah tercatat atas nama pemohon, tanah warisan bisa melibatkan beberapa ahli waris sekaligus. Kondisi tersebut membuat proses pengajuan pinjaman membutuhkan pemeriksaan legalitas lebih lanjut.
Tanah warisan tidak otomatis bisa dijadikan agunan
Pada dasarnya, tanah warisan dapat dipertimbangkan sebagai jaminan kredit selama status hukumnya jelas dan memenuhi ketentuan perbankan.
BRI dalam informasi produk kreditnya mencantumkan tanah dan tanah beserta bangunan sebagai pilihan agunan tambahan apabila diperlukan.
Dalam ketentuan produk kredit BRI tersebut disebutkan, “Tanah” dapat menjadi salah satu bentuk agunan tambahan untuk fasilitas pembiayaan tertentu.
Artinya, asal-usul tanah dari warisan bukan satu-satunya persoalan. Bank juga akan memeriksa siapa pemilik sah tanah tersebut, apakah terdapat sengketa, serta apakah dokumen kepemilikannya memenuhi persyaratan pengikatan jaminan.
Bagaimana jika sertifikat masih atas nama orang tua?
Kondisi ini membutuhkan perhatian khusus. Apabila orang tua telah meninggal dunia, tetapi sertifikat tanah masih menggunakan nama pewaris, ahli waris perlu menyiapkan dokumen yang membuktikan hubungan kewarisan dan status kepemilikan.
Dokumen yang biasanya perlu dipersiapkan meliputi:
- Sertifikat tanah asli.
- Surat keterangan kematian pewaris.
- Surat keterangan atau penetapan ahli waris.
- KTP seluruh ahli waris.
- Kartu Keluarga.
- Dokumen perpajakan tanah atau PBB.
- Dokumen pendukung lain sesuai permintaan bank.
Dalam layanan administrasi terkait ahli waris, BRI juga mencantumkan surat keterangan ahli waris yang dapat dibuat melalui notaris, Balai Harta Peninggalan, atau penetapan pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dokumen tersebut menunjukkan pentingnya pembuktian status ahli waris dalam urusan administrasi perbankan. Namun, persyaratan untuk menjaminkan tanah tetap harus dikonfirmasi kepada BRI.
Apakah semua ahli waris harus menyetujui?
Ini menjadi salah satu bagian penting sebelum tanah warisan diajukan sebagai jaminan pinjaman.
Jika tanah belum dibagi dan masih menjadi milik bersama para ahli waris, satu orang ahli waris tidak bisa begitu saja menganggap seluruh tanah tersebut sebagai miliknya.
Persetujuan dan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki hak atas tanah perlu diperhatikan dalam proses pengikatan agunan.
Apabila hanya satu ahli waris yang membutuhkan pinjaman, bank perlu memastikan bahwa pihak yang menandatangani dokumen jaminan memang memiliki kewenangan hukum untuk melakukannya.
Karena itu, mengurus pembagian warisan atau menyelesaikan administrasi peralihan hak terlebih dahulu dapat membantu memperjelas status tanah.
Bagaimana jika tanah hanya memiliki SKT atau surat desa?
Tanah warisan yang belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) juga menghadapi persoalan tersendiri.
Sebagian keluarga masih mengandalkan Surat Keterangan Tanah (SKT), surat keterangan desa, girik, atau dokumen penguasaan tanah lainnya sebagai bukti kepemilikan.
Namun, dokumen tersebut tidak otomatis diterima sebagai agunan untuk semua jenis kredit BRI.
Bank akan memeriksa jenis dokumen, status hak atas tanah, serta kemungkinan pengikatan jaminannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Jika dokumen belum memenuhi persyaratan, ahli waris dapat berkonsultasi dengan kantor pertanahan untuk mengetahui proses pendaftaran atau penyelesaian administrasi tanah tersebut.
Apakah tanah warisan bisa dijaminkan tanpa harus dijual?
Bisa, karena menjadikan tanah sebagai agunan berbeda dengan menjual tanah.
Dalam mekanisme kredit, tanah digunakan sebagai jaminan pembayaran utang melalui pengikatan agunan sesuai ketentuan hukum. Kepemilikan tanah tidak otomatis berpindah kepada bank hanya karena dijadikan jaminan.
Namun, ada risiko yang harus dipahami. Apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian, bank dapat menempuh proses eksekusi jaminan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Oleh sebab itu, calon debitur perlu memperhitungkan kemampuan membayar sebelum menggunakan tanah peninggalan keluarga sebagai agunan.
Pengajuan tetap bergantung pada penilaian BRI
Selain legalitas tanah, persetujuan pinjaman juga mempertimbangkan kemampuan finansial pemohon, tujuan penggunaan dana, riwayat kredit, nilai agunan, serta jenis fasilitas yang diajukan.
Calon debitur dapat mendatangi kantor cabang BRI untuk meminta pemeriksaan awal terhadap dokumen tanah warisan sebelum mengajukan pinjaman.
Dengan demikian, tanah warisan tidak serta-merta tertutup untuk dijadikan jaminan kredit.
Peluangnya tetap ada selama hak kepemilikan jelas, tidak bermasalah, dan memenuhi persyaratan pengikatan agunan yang ditetapkan bank.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(William)
