JurnalLugas.Com – Penarikan kendaraan akibat tunggakan cicilan tidak bisa dilakukan semata-mata berdasarkan kemauan perusahaan pembiayaan atau penagih utang.
Ada prosedur hukum yang wajib dipatuhi, terutama ketika kendaraan tersebut telah terikat dalam perjanjian jaminan fidusia.
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Hiariej menegaskan, persoalan kredit yang awalnya masuk ranah perdata dapat berkembang menjadi tindak pidana apabila penagihan dilakukan dengan kekerasan, ancaman, intimidasi, atau tindakan melawan hukum.
Pria yang akrab disapa Eddy itu mengingatkan agar proses penagihan tidak justru menimbulkan persoalan hukum baru.
“Jangan sampai persoalan yang awalnya merupakan hubungan keperdataan justru berkembang menjadi tindak pidana,” kata Eddy di Jakarta, Senin 09 November 2026.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa tunggakan pembayaran tidak memberikan kebebasan kepada debt collector untuk mengambil kendaraan dengan cara memaksa. Penagihan harus tetap berada dalam koridor hukum, termasuk menghormati hak debitur.
Eddy juga menilai pencegahan perlu dilakukan sejak awal pembiayaan. Perusahaan harus memeriksa kemampuan dan kelayakan calon debitur sebelum perjanjian disepakati agar risiko pembayaran bermasalah dapat ditekan.
Tak hanya soal cara penagihan, perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian. Penyebaran data debitur tanpa dasar hukum dapat menimbulkan konsekuensi pidana. Karena itu, tenaga penagih harus memiliki legalitas dan sertifikasi serta bekerja secara profesional.
Sertifikat Fidusia Tidak Membolehkan Penarikan Sepihak
Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, Henry Sulaiman, menjelaskan bahwa jaminan fidusia memberikan kepastian hukum kepada kreditur dalam pembiayaan benda bergerak, termasuk kendaraan bermotor.
Dalam skema ini, kendaraan tetap dapat digunakan oleh debitur, tetapi menjadi objek jaminan atas kewajiban pembiayaan. Pendaftaran dilakukan secara elektronik sampai sertifikat jaminan fidusia diterbitkan.
Henry menjelaskan sertifikat tersebut memiliki kekuatan eksekutorial. Meski demikian, pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan prosedur dan hak pihak yang berutang.
Ia merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa jika tidak ada kesepakatan mengenai cedera janji dan debitur menolak menyerahkan kendaraan secara sukarela, pelaksanaan eksekusi harus melalui mekanisme pengadilan.
Dengan demikian, sertifikat fidusia bukan tiket bagi penagih untuk langsung membawa kendaraan secara paksa. Ada batas kewenangan yang harus dipatuhi, terutama ketika terjadi perselisihan mengenai wanprestasi atau penyerahan objek jaminan.
Penagihan Juga Harus Melindungi Data Debitur
Di luar persoalan eksekusi, Ditjen AHU turut membenahi layanan administrasi jaminan fidusia melalui program FIDEX (Fiduciary Excellence).
Program ini diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, memperkuat kepastian hukum, serta mendorong kepatuhan dalam pendaftaran dan pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia.
Salah satu pengembangannya berupa layanan berbasis Application Programming Interface (API) bagi perusahaan yang memiliki transaksi dalam jumlah besar. Melalui sistem tersebut, perusahaan pembiayaan dapat mengakses layanan secara langsung dari aplikasi internal mereka.
Pengembangan ini diharapkan membuat transaksi lebih efisien sekaligus menjaga akses layanan bagi notaris, perseorangan, dan pengguna lainnya.
Pesan utama dari penegasan Kementerian Hukum tersebut adalah penagihan utang tetap harus dilakukan secara profesional.
Kreditur memiliki hak atas pemenuhan kewajiban pembiayaan, tetapi debitur juga memiliki perlindungan hukum. Keduanya harus berjalan sesuai aturan, bukan melalui tindakan sepihak atau intimidasi.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Bowo)
