JurnalLugas.Com – Mahkamah Agung (MA) tidak hanya membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya dalam sengketa surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, MA juga mengabulkan seluruh gugatan H.M. Subhan dan memerintahkan pemerintah mencabut dokumen yang menjadi objek sengketa.
Putusan yang diputus pada 30 Oktober 2026 itu memuat sejumlah amar penting. Salah satunya menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Dalam salinan putusan yang dipublikasikan, MA terlebih dahulu mengabulkan permohonan kasasi Subhan. Majelis hakim kemudian membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT tertanggal 12 Agustus 2026.
Putusan PTTUN tersebut sebelumnya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT.
Setelah membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, MA mengadili sendiri perkara tersebut. Pada bagian eksepsi, majelis menyatakan keberatan atau eksepsi tergugat tidak diterima.
Sementara dalam pokok perkara, MA mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
Berikut Amar Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026
Dalam bagian mengadili, majelis hakim menyampaikan sejumlah keputusan sebagai berikut:
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H.M. Subhan, S.H., M.H.
- Membatalkan Putusan PTTUN Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT tertanggal 12 Agustus 2026 yang menguatkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT.
- Menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima.
- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan batal Surat Keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
- Mewajibkan tergugat mencabut surat keterangan tersebut.
- Menghukum termohon kasasi membayar biaya perkara pada seluruh tingkat pengadilan, dengan biaya pada tingkat kasasi sebesar Rp400.000.
Dengan amar tersebut, kewajiban pencabutan dokumen secara khusus dibebankan kepada tergugat, yakni pejabat yang menerbitkan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.
MA Ungkap Pertimbangan soal Dokumen Pendidikan
Selain amar putusan, perhatian penting dalam perkara ini terletak pada pertimbangan hukum majelis hakim. MA menelaah dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat penyetaraan, antara lain certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades.
Menurut majelis, dokumen tersebut tidak membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Dokumen itu dinilai hanya menerangkan kehadiran dan catatan akademik selama mengikuti perkuliahan.
Dalam pertimbangannya, MA menegaskan:
“Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat.”
Majelis juga menilai penyetaraan pendidikan dengan kurikulum internasional atau negara lain ke dalam sistem pendidikan nasional harus didukung bukti kelulusan yang sesuai.
MA menyebut penyetaraan tanpa ijazah, sertifikat, atau diploma hasil tamat belajar sebagai tindakan yang tidak cermat dan dapat memengaruhi fakta materiil suatu keputusan.
Dalam putusan itu, majelis menyimpulkan penerbitan surat keterangan tersebut melanggar asas kecermatan formal.
Putusan MK Menjadi Fakta Hukum Baru
Pertimbangan lainnya berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026.
MA menyebut putusan MK tersebut sebagai fakta hukum baru yang berdampak pada keadaan hukum objek sengketa. Hal itu turut menjadi bagian dari pertimbangan majelis dalam memeriksa substansi surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
MA menyatakan adanya perubahan keadaan hukum yang berimplikasi terhadap keberadaan objek sengketa dan dinilai bertentangan dengan tatanan hukum yang berlaku.
Perkara kasasi ini diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada Jumat, 30 Oktober 2026. Majelis dipimpin Ketua Muda Tata Usaha Negara MA Yulius, dengan hakim anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto.
Putusan tersebut secara langsung menyasar keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek perkara. Amar putusan juga memerintahkan pejabat tergugat mencabut dokumen tersebut.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto news)
