JurnalLugas.Com – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan pembagian peran empat jenderal yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Pemaparan tersebut mengungkap dugaan alur operasi, mulai dari pemberian perintah, persetujuan teknis, pelaksanaan penyadapan hingga penghapusan data.
Penjelasan itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026). Dalam forum tersebut, ia menyebut mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diduga menjadi pihak yang memberikan perintah sekaligus menerima hasil akhir penyadapan.
Empat tersangka dalam perkara ini adalah Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Pemaparan terbaru Kapolri menjadi perhatian karena memperlihatkan dugaan pembagian tugas di antara para tersangka yang sebelumnya belum dijelaskan secara terperinci kepada publik.
Listyo Sigit Diduga Menentukan Target Penyadapan
Menurut Suyudi, Listyo Sigit yang saat itu menjabat Kapolri diduga memberikan perintah penyadapan kepada Ahrie Sonta, yang ketika itu menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon).
Perintah tersebut disebut disampaikan secara lisan maupun melalui pesan WhatsApp. Listyo juga diduga menentukan nomor atau pihak yang menjadi sasaran penyadapan.
“Diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS,” kata Suyudi.
Kapolri juga menyebut Listyo diduga menjadi penerima hasil akhir penyadapan atau end-user. Dengan demikian, dalam konstruksi perkara yang dipaparkan kepada DPR, perannya tidak hanya dikaitkan dengan pemberian instruksi, tetapi juga penerimaan hasil operasi.
Slamet Uliandi Diduga Memberikan Persetujuan
Tersangka berikutnya, Irjen Slamet Uliandi, disebut memiliki peran sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri ketika menjabat Kadiv TIK Polri periode 2021–2026.
Suyudi menjelaskan Slamet diduga memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan penyadapan. Ia juga disebut meneruskan laporan hasil pemantauan dari Ahrie kepada Listyo.
“Memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon (AS) berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP,” ujar Suyudi.
Keterangan tersebut menempatkan Slamet dalam posisi yang diduga menghubungkan pelaksanaan pemantauan dengan pihak yang menerima laporan.
Eko Hadi Diduga Menyetujui Penyadapan Lewat WhatsApp
Sementara itu, Irjen Eko Hadi Santoso diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu melalui Slamet Uliandi. Perintah tersebut disebut berasal dari Listyo Sigit.
Eko juga diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan melalui pesan WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik.
“Memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik,” ucap Suyudi.
Bagian ini menjadi salah satu poin penting dalam pemaparan Kapolri karena menyangkut dugaan pelaksanaan penyadapan tanpa dokumen permohonan resmi dari penyidik.
Ahrie Sonta Diduga Meneruskan Perintah ke Operator
Adapun Ahrie Sonta diduga menerima instruksi dari Listyo Sigit, kemudian meneruskannya kepada operator untuk melaksanakan penyadapan.
Kapolri juga mengungkap dugaan perintah penghapusan data hasil penyadapan yang melibatkan Ahrie. Data yang disebut dalam pemaparan itu mencakup rekaman suara dan catatan aktivitas atau log.
“AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta bubaran grup WhatsApp,” kata Suyudi.
Keterangan tersebut menambah rincian mengenai dugaan penghapusan jejak digital dalam perkara yang sebelumnya telah diselidiki Bareskrim Polri.
Peran Empat Tersangka Kini Dipaparkan di DPR
Pemaparan Suyudi di hadapan Komisi III DPR memperjelas dugaan pembagian peran masing-masing tersangka.
Listyo disebut sebagai pemberi perintah dan penerima hasil, Slamet diduga memberikan persetujuan serta meneruskan laporan, Eko diduga menyetujui pelaksanaan, sedangkan Ahrie disebut meneruskan instruksi kepada operator dan memerintahkan penghapusan data.
Meski demikian, seluruh keterangan tersebut merupakan dugaan peran yang disampaikan Kapolri dalam forum rapat kerja.
Status tersangka tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang bersalah. Pembuktian perkara tetap harus dilakukan melalui proses hukum yang berlaku.
Perkembangan penyidikan berikutnya akan menentukan bagaimana dugaan rangkaian penyadapan dan penghapusan data tersebut dibuktikan di hadapan hukum.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Bowo)
