JurnalLugas.Com – Reformasi birokrasi di Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar. Pemenuhan dokumen administrasi dan predikat Zona Integritas belum cukup menjamin masyarakat memperoleh pelayanan pemerintah yang cepat, transparan, dan bebas dari penyimpangan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi II DPR RI yang meminta pemerintah daerah tidak menjadikan reformasi birokrasi sebatas kegiatan administratif. Perubahan harus terlihat dari kualitas layanan yang diterima masyarakat sehari-hari.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menegaskan, penerapan Zona Integritas harus diikuti pembenahan tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, keberhasilan administrasi tidak selalu mencerminkan integritas sebuah instansi.
“Komisi II DPR ingin memastikan bahwa penerapan zona integritas tidak hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen,” kata Agun saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena masih ditemukan persoalan pelayanan publik, termasuk praktik maladministrasi di berbagai instansi pemerintahan.
6.456 Pengaduan Masuk Ombudsman hingga Agustus 2026
Data Ombudsman RI memperlihatkan besarnya pekerjaan rumah pemerintah dalam memperbaiki pelayanan publik.
Hingga 31 Agustus 2026, tercatat sebanyak 6.456 laporan pengaduan masyarakat. Sebagian besar laporan tersebut berkaitan dengan pelayanan pemerintah daerah.
Sektor agraria, pendidikan, dan kepegawaian menjadi bidang yang paling banyak dikeluhkan masyarakat.
Bentuk persoalan yang ditemukan juga beragam, mulai dari instansi yang tidak memberikan pelayanan, penundaan penyelesaian urusan secara berlarut-larut, hingga penyimpangan prosedur.
Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan birokrasi tidak selalu berkaitan dengan rumitnya aturan. Ketidakpastian waktu penyelesaian dan lemahnya kepatuhan terhadap prosedur juga menjadi hambatan yang langsung dirasakan masyarakat.
Karena itu, Komisi II DPR menilai pengawasan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi perlu diarahkan pada hasil nyata, bukan hanya kelengkapan laporan dan dokumen evaluasi.
Baru 29,30 Persen Instansi Terapkan Zona Integritas
Persoalan lain terlihat dari tingkat penerapan Zona Integritas di lingkungan pemerintahan.
Berdasarkan data Kementerian PANRB tahun 2026, dari total 546 instansi pemerintah, baru 160 instansi atau sekitar 29,30 persen yang telah menerapkan Zona Integritas.
Sementara itu, sebanyak 386 instansi atau 70,70 persen lainnya belum menerapkan program tersebut.
Di sisi lain, Indonesia telah memiliki 313 Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan rata-rata 150 jenis layanan di setiap lokasi.
Keberadaan MPP diharapkan memudahkan masyarakat mengurus berbagai kebutuhan administrasi melalui satu tempat.
Namun, keberadaan fasilitas tersebut tetap harus diikuti peningkatan kemampuan aparatur dan kepastian prosedur pelayanan.
Agun juga mengingatkan bahwa pelayanan pemerintah harus bisa diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
Kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, dan ibu hamil, perlu memperoleh perhatian khusus dalam penyelenggaraan layanan.
Menurutnya, fasilitas yang memadai saja belum cukup apabila tidak didukung aparatur sipil negara yang kompeten dan memiliki empati terhadap masyarakat.
Bogor Integrasikan Ratusan Aplikasi Pelayanan
Dalam evaluasi tersebut, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim turut memaparkan langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui digitalisasi.
Pemkot Bogor saat ini memiliki sekitar 220 aplikasi yang sedang diarahkan agar saling terintegrasi. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi fragmentasi layanan sekaligus memudahkan masyarakat mengakses kebutuhan administrasi.
Selain digitalisasi, Mal Pelayanan Publik Kota Bogor juga mengalami peningkatan jumlah layanan.
Dari sebelumnya 144 jenis layanan, kini berkembang menjadi 196 layanan perizinan dan nonperizinan. Jumlah tersebut mencakup 23 layanan pemerintah pusat serta layanan dari 18 instansi vertikal.
Pemkot Bogor juga telah menerapkan Zona Integritas pada empat unit kerja.
Perkembangan tersebut menjadi salah satu contoh upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses pelayanan.
Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan integrasi aplikasi dan penambahan jenis layanan benar-benar memangkas waktu serta mempermudah urusan masyarakat.
Bagi Komisi II DPR, reformasi birokrasi pada akhirnya harus diukur dari perubahan yang dirasakan publik.
Berkurangnya pengaduan, tidak adanya penundaan berlarut-larut, serta kepastian prosedur menjadi bagian penting untuk melihat apakah pembenahan pemerintahan benar-benar berjalan.
Dengan demikian, keberhasilan Zona Integritas tidak cukup dibuktikan melalui dokumen atau predikat administratif, melainkan melalui integritas aparatur dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Catur)
