JurnalLugas.Com – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden kembali membuka babak lama hubungannya dengan PDI Perjuangan (PDIP).
Dalam pernyataan setelah mundur, Gibran mengungkap bahwa salah satu beban terberat ketika menerima pinangan Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden pada 2023 adalah harus berseberangan dengan partai yang membesarkan karier politiknya.
Pengakuan tersebut mendapat tanggapan dari sejumlah elite PDIP. Partai yang pernah menjadi tempat Gibran bernaung itu menegaskan bahwa persoalan hubungan politik mereka telah memiliki keputusan organisasi dan bukan sekadar persoalan perasaan.
Gibran menceritakan, tawaran untuk mendampingi Prabowo datang pada September 2023, ketika dirinya masih menjabat Wali Kota Surakarta.
Keputusan menerima pinangan tersebut membuatnya harus meninggalkan pekerjaan pemerintahan di daerah sekaligus menghadapi konsekuensi politik dengan PDIP.
“Yang paling berat, membuat kecewa partai yang selama ini sudah membimbing dan membesarkan saya,” ungkap Gibran dalam pernyataan yang disampaikan pada Kamis, 12 November 2026.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa keputusan politik menjelang Pilpres 2024 bukan hanya membawa perubahan posisi bagi Gibran, tetapi juga mengakhiri hubungannya dengan partai yang mengantarkannya ke panggung politik nasional.
PDIP menilai pengakuan Gibran sudah terlambat
Respons dari PDIP muncul setelah pengakuan Gibran menjadi perhatian publik. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menanggapi pernyataan tersebut dengan satu kata, yakni “Expired”.
Andreas kemudian menjelaskan bahwa istilah tersebut menggambarkan sesuatu yang telah melewati masa berlakunya. Pernyataan itu menjadi respons singkat terhadap pengakuan Gibran yang baru disampaikan setelah ia mengakhiri jabatan Wakil Presiden.
Sementara itu, juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan partainya menghormati keputusan Gibran untuk mundur dan keterbukaannya menceritakan pergulatan batin ketika menerima tawaran Prabowo.
Namun, Guntur menilai persoalan tersebut sudah berlalu. Ia juga menegaskan hubungan PDIP dengan Gibran dan sejumlah anggota keluarganya telah berakhir melalui keputusan organisasi.
Menurut Guntur, pemberhentian sejumlah kader, termasuk Gibran, Joko Widodo, dan Bobby Nasution, merupakan keputusan partai yang didasarkan pada aturan internal, bukan karena dendam pribadi.
Hasto kembali mengingatkan garis politik partai
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto turut merespons pengakuan Gibran. Ia mengingatkan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sejak awal telah menetapkan sikap mengenai kader yang tidak lagi sejalan dengan ideologi dan perjuangan partai.
Hasto menegaskan, kader yang tidak bersedia mengikuti garis perjuangan PDIP dipersilakan meninggalkan partai.
“Bagi yang tidak sesuai dengan ideologi dan platform Partai, silakan keluar atau mengundurkan diri dari Partai,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu, 14 November 2026.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa PDIP memandang persoalan Gibran dalam kerangka disiplin organisasi dan kesesuaian ideologi, bukan semata-mata hubungan personal antara mantan kader dan pimpinan partai.
Persimpangan politik menjelang Pilpres 2024
Persoalan hubungan Gibran dengan PDIP bermula ketika ia menerima tawaran menjadi pendamping Prabowo pada Pilpres 2024. Saat itu, PDIP telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden berpasangan dengan Mahfud MD.
Keputusan Gibran bergabung dengan Prabowo menempatkannya di jalur politik yang berbeda dari partai tempatnya bernaung.
Pencalonannya juga menjadi sorotan publik karena berkaitan dengan perubahan ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Kini, setelah Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden, kisah lama tersebut kembali muncul dalam pernyataan terbuka kedua pihak.
Gibran menyampaikan sisi pergulatan pribadinya, sedangkan PDIP menekankan keputusan organisasi dan prinsip yang menjadi dasar sikap partai.
Perbedaan penekanan itu menunjukkan bahwa berakhirnya jabatan Gibran tidak serta-merta menghapus catatan politik yang terbentuk sejak Pilpres 2024. Hubungan Gibran dan PDIP kini menjadi bagian dari perjalanan politik yang telah memasuki babak berbeda.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto news)
