JurnalLugas.Com – Besarnya biaya untuk memperoleh kursi di lembaga legislatif menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengungkapkan, seseorang disebut dapat menghabiskan Rp40 miliar hingga Rp50 miliar untuk menjadi anggota DPR, tetapi jumlah uang sebesar itu pun tidak menjamin kemenangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026.
Prabowo menilai mahalnya ongkos politik berpotensi membuat demokrasi lebih mudah dikendalikan kelompok yang memiliki kekuatan finansial besar. Situasi itu dinilai perlu dibenahi agar kekuasaan politik tidak hanya terbuka bagi mereka yang mempunyai modal besar.
Presiden juga menyinggung biaya pencalonan kepala daerah. Berdasarkan informasi yang didengarnya, biaya untuk maju sebagai bupati di sejumlah daerah bahkan bisa mencapai Rp100 miliar, meskipun belum tentu memenangkan pemilihan.
“Untuk jadi anggota DPR Rp40 miliar, Rp50 miliar, belum tentu menang,” kata Prabowo.
Demokrasi Jangan Dikuasai Pemilik Modal
Bagi Prabowo, persoalan tersebut bukan sekadar tingginya pengeluaran kandidat dalam pemilu. Ia mengaitkannya dengan kualitas demokrasi dan kemungkinan munculnya ketergantungan politik terhadap pemilik uang.
Prabowo mengingatkan demokrasi seharusnya tidak berubah menjadi sistem yang dapat dibeli atau disandera oleh kelompok bermodal besar, terlebih apabila sumber kekayaannya diperoleh dengan cara tidak sah.
“Kita ingin demokrasi, tapi bukan demokrasi yang akhirnya bisa dibeli, bisa disandera,” ujarnya.
Ia mempertanyakan apakah praktik politik dengan biaya sangat tinggi sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa. Menurut Prabowo, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama.
Prabowo Ajak Ketua Umum Partai Berani Berbenah
Presiden menyebut pembenahan sistem politik merupakan tanggung jawab para pemimpin, terutama pimpinan partai politik yang memiliki peran penting dalam proses pencalonan dan kompetisi elektoral.
Ia mengaku telah membicarakan persoalan tersebut dengan sejumlah ketua umum partai. Dari komunikasi itu, Prabowo melihat mulai tumbuh kesadaran bahwa sistem politik nasional membutuhkan perbaikan.
“Kalau ada penyimpangan kita harus koreksi,” tegasnya.
Meski demikian, Prabowo belum memaparkan secara terperinci bentuk perubahan yang akan dilakukan. Belum dijelaskan pula apakah pembenahan tersebut akan menyentuh mekanisme pencalonan, pembiayaan partai politik, aturan kampanye, atau aspek lain dalam penyelenggaraan pemilu.
Pembenahan Politik Dikaitkan dengan Amanat Konstitusi
Selain menyoroti demokrasi, Prabowo juga menghubungkan agenda pembenahan politik dengan arah pembangunan ekonomi nasional.
Ia menyatakan ingin memastikan sistem ekonomi Indonesia kembali berjalan sesuai amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Prinsip usaha bersama dan asas kekeluargaan, menurutnya, harus menjadi dasar pengelolaan perekonomian.
Presiden juga menegaskan kekayaan alam dan cabang produksi yang penting bagi negara harus dimanfaatkan untuk kepentingan serta kemakmuran masyarakat luas.
Pernyataan Prabowo tersebut membuka kembali perdebatan mengenai mahalnya biaya kompetisi politik di Indonesia.
Namun, angka Rp40 miliar hingga Rp50 miliar untuk kursi DPR dan Rp100 miliar untuk pencalonan bupati merupakan gambaran berdasarkan informasi yang disampaikan Presiden, bukan rincian biaya resmi yang berlaku seragam di seluruh daerah maupun pemilihan.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto news)
