JurnalLugas.Com – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengkritisi kondisi sistem hukum di Indonesia yang menurutnya saat ini menghadapi tantangan besar.
Dalam pidato politiknya pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu 26 Mei 2024, Megawati menggambarkan situasi ini sebagai “hukum versus hukum” — di mana hukum yang benar dan adil harus berhadapan dengan hukum yang dimanipulasi.
Megawati menekankan bahwa fenomena ini merupakan pekerjaan rumah yang berat dalam upaya membangun sistem hukum yang berkeadilan di Indonesia.
“Ke depan, tantangan bagi partai politik tidaklah ringan. Pekerjaan rumah untuk membangun sistem hukum yang berkeadilan sangat berat karena menurut saya, sekarang ini kita menghadapi hukum versus hukum. Hukum yang benar dan adil melawan hukum yang dimanipulasi,” ungkapnya.
Ia menyoroti beberapa lembaga penting di Indonesia seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Megawati mempertanyakan integritas dan kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya yang seharusnya bersifat netral dan adil.
“Heran saya, KPU kok bisa nurut? Padahal Komisi Pemilihan Umum harusnya pasti luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia), pasti jurdil (jujur dan adil). Jadi apa, netral? Eh, enggak. Pusing, dah,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mengkritisi Bawaslu yang dinilainya tidak tegas dalam menjalankan tugas pengawasannya.
“Bawaslu mana saya dengar semprit? Tidak ada. Kan mestinya semprit itu keras banget, prat, prit, apalagi yang kemarin (Pemilu 2024) mestinya prat, prit. Enggak ada. Sepi, sunyi, sendiri,” lanjut Megawati.
Megawati juga menyinggung kasus yang menimpa aktivis lingkungan di Pulau Karimunjawa, Daniel Frits Maurits Tangkilisan.
Menurutnya, Daniel yang seharusnya dilindungi karena memperjuangkan isu lingkungan justru dipenjara dengan tuduhan menyebarkan kebohongan.
“Seperti yang saya bilang tadi, hukum versus hukum. Dia yang benar-benar aktivis lingkungan, katanya dibilang dia bohong. Loh kan gampang, itu yang tadi saya bilang, pembuktian itu sering dipalsukan. Akhirnya, toh, ya bebas,” ujarnya.
Megawati mengungkapkan kekecewaannya terhadap penegakan hukum yang menurutnya tidak berpihak pada kebenaran dan keadilan.
“Saya bilang ke para penegak hukum, bebaskan dia, gimana sih? Kayak apa nanti yang namanya pecinta lingkungan versus yang merusak, umpamanya mereka merusak hutan, malah yang ditangkap yang membela,” ujarnya.
