JurnalLugas.Com – Perusahaan intelijen siber, Fusion Intelligence Center StealthMole, mengungkapkan bahwa kelompok peretas Brain Cipher diduga telah menghapus data yang mereka curi dari server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya. Informasi ini disampaikan melalui unggahan di media sosial X, di mana StealthMole membagikan dugaan dokumen pengumuman baru dari Brain Cipher Ransomware.
Dalam pengumuman tersebut, Brain Cipher menegaskan bahwa database, log, dan email milik pemerintah Indonesia yang mereka curi telah dihapus. Mereka juga memastikan bahwa kunci enkripsi yang telah diberikan berfungsi dengan baik sesuai dengan janji mereka sebelumnya. Brain Cipher menegaskan bahwa setiap pihak yang mencoba menawarkan data hasil peretasan adalah palsu.
“Kami pikir kami telah mendapatkan kepercayaan dari seluruh pihak,” tulis Brain Cipher dalam unggahan yang dikutip pada Rabu (10/7/2024).
Sebelumnya, pada bulan Juni, diketahui ada upaya penyusupan ke pusat data PDNS 2 yang dikelola oleh TelkomSigma, anak usaha PT Telkom. Peretas Brain Cipher kemudian memberikan kunci dekripsi, yang bertepatan dengan pengunduran diri Semuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), kepada Menteri Budi Arie Setiadi.
StealthMole meyakini bahwa Brain Cipher masih membidik peretasan di wilayah Indonesia dan menjual data hasil peretasan tersebut di forum gelap darkweb. Oleh karena itu, StealthMole meminta seluruh pemangku kepentingan di bidang keamanan data pemerintah Indonesia untuk terus menyempurnakan sistem siber mereka.
Dalam keterangan terakhirnya, Kominfo menyatakan bahwa pihaknya bersama seluruh stakeholder terkait keamanan data terus fokus dalam perbaikan server PDNS 2 pasca pemberian kunci oleh Brain Cipher Ransomware. Ismail, Plt. Dirjen Aptika yang juga merangkap sebagai Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kominfo, menyampaikan bahwa timnya tengah mengejar pemulihan data di PDNS dan memasuki zona biru.
Zona biru menandakan bahwa pengelola PDNS telah berhasil mengatur kembali sistem mereka. Peretapan zona merah berlaku saat kejadian peretasan di bulan Juni, sehingga penanganan atas kasus tersebut menjadi berbeda. “Pemulihan bisa kita pindahkan ke zona biru, sebelum nantinya data diunggah ke pusat data lainnya ke zona hijau,” tutur Ismail dalam sebuah diskusi publik, Selasa kemarin.
Keberlanjutan pemulihan dan penguatan sistem keamanan siber menjadi fokus utama bagi pemerintah Indonesia dalam menghadapi ancaman peretasan di masa mendatang.
