JurnalLugas.Com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menunjukkan tekadnya untuk mendaftarkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta, meskipun tengah menghadapi upaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada (RUU Pilkada) yang berpotensi mempersulit langkah tersebut.
Anggota Badan Legislatif DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, menegaskan bahwa PDIP akan tetap berpatokan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurunkan syarat ambang batas pencalonan dari 25% menjadi 6,5-10% sesuai jumlah daftar pemilih tetap (DPT). Dengan putusan tersebut, ambang batas pengajuan calon hanya menjadi 7,5%.
“Insyaallah ada Anies. Jadi nanti tanggal 27 jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta,” ujar Masinton pada Rabu, 21 Agustus 2024.
Dalam revisi RUU Pilkada yang sedang dibahas DPR, ambang batas berdasarkan DPT hanya berlaku untuk partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD wilayah terkait. Ini berarti, penurunan ambang batas tidak akan berlaku bagi PDIP di Jakarta.
Masinton pun menekankan pentingnya mematuhi putusan MK sebagai bentuk upaya mempertahankan demokrasi di tengah tantangan dari kekuasaan yang ada. Ia juga menghimbau kepada calon lain yang memenuhi syarat sesuai putusan MK untuk turut mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum (KPU) masing-masing.
“Bukan hanya kami, calon-calon lain yang memenuhi syarat berdasarkan putusan MK, silahkan gunakan kesempatan ini,” tambahnya.
Menurut Masinton, aturan yang berubah-ubah demi kepentingan penguasa harus ditolak, karena bisa merusak semangat demokrasi. Dengan sikap tegas ini, PDIP berkomitmen mengawal Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta meski menghadapi berbagai tantangan politik.
