JurnalLugas.Com – Pada Rabu, 16 Oktober 2024, para ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak zionis Israel agar segera menghentikan penjajahan serta serangan yang dilakukan oleh pemukim ilegal terhadap petani Palestina di Tepi Barat. Serangan ini tidak hanya mengancam mata pencaharian para petani, tetapi juga memperburuk kondisi panen zaitun yang merupakan sumber utama penghidupan bagi banyak keluarga Palestina.
Ancaman Terhadap Musim Panen Zaitun
Dalam pernyataan resminya, PBB menekankan bahwa tahun ini disebut sebagai “musim panen zaitun paling berbahaya” bagi petani Palestina. Tepi Barat, wilayah Palestina yang berada di bawah pendudukan Israel, telah mengalami eskalasi kekerasan, baik dari pemukim ilegal maupun pasukan Israel. Panen zaitun, yang menjadi andalan ekonomi dan budaya masyarakat setempat, berada dalam risiko besar akibat berbagai pembatasan dan serangan tersebut.
“Situasi yang terjadi ini tidak hanya mengancam ketahanan pangan keluarga Palestina, tetapi juga merupakan serangan langsung terhadap hak mereka untuk menentukan nasib sendiri,” tegas para ahli PBB.
Kekerasan Meningkat dan Pemukiman Ilegal Meluas
Sepanjang tahun 2023, terjadi peningkatan tajam dalam kekerasan dan pembatasan pergerakan terhadap warga Palestina. Para pemukim Israel kerap melakukan penyerangan fisik, perusakan lahan dan properti, hingga pencurian ternak.
Mereka juga melarang akses petani Palestina ke ladang, air, dan area penggembalaan, yang memaksa banyak keluarga meninggalkan rumah dan tanah mereka. Menurut laporan, jumlah orang Palestina yang terpaksa mengungsi akibat tekanan ini mencapai rekor tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Selain itu, otoritas Israel dilaporkan semakin banyak menyita tanah Palestina pada 2023 dibandingkan dengan tiga dekade sebelumnya. Para ahli PBB menilai tindakan ini sebagai bagian dari upaya sistematis Israel untuk memperluas pemukiman ilegal dan memperketat kontrol di wilayah pendudukan.
Kerugian Ekonomi Akibat Pembatasan Panen
Lebih dari 96.000 dunum (setara dengan 9.600 hektare) lahan zaitun tidak bisa dipanen selama musim 2023. Hal ini disebabkan oleh pembatasan ketat yang diberlakukan pemerintah Israel, termasuk pelarangan akses ke ladang melalui mekanisme izin khusus. Akibatnya, Palestina kehilangan sekitar 1.200 ton minyak zaitun, dengan kerugian mencapai 10 juta dolar AS atau sekitar Rp15,6 miliar.
Para ahli PBB juga mengungkapkan bahwa pembatasan yang semakin diperketat pada musim ini memperburuk keadaan. Banyak petani gagal memperoleh izin “koordinasi sebelumnya” yang diperlukan untuk mengakses ladang mereka, sementara gerbang pertanian di sepanjang Tembok Pemisah ditutup.
Seruan PBB untuk Menghentikan Pelanggaran Hak Asasi
PBB menekankan bahwa Israel memiliki kewajiban di bawah hukum internasional untuk mengakhiri pendudukan tanah Palestina. Ini termasuk penghentian semua aktivitas pemukiman ilegal dan evakuasi pemukim dari wilayah yang diduduki. Para ahli juga meminta Israel untuk menghormati hak petani Palestina dan tidak mengganggu panen zaitun tahun ini.
Selain itu, PBB mendesak agar Israel memberikan kompensasi penuh atas kerugian yang dialami warga Palestina akibat pelanggaran hak asasi manusia. “Israel harus mengembalikan tanah yang disita dan memungkinkan warga Palestina yang terusir untuk kembali ke rumah mereka,” ujar para ahli.
Kondisi yang terjadi di Tepi Barat mencerminkan situasi kritis bagi masyarakat Palestina, terutama terkait mata pencaharian dan hak mereka atas tanah. PBB menyerukan tindakan segera dari Israel untuk menghentikan praktik pemukiman ilegal dan menghormati hak-hak rakyat Palestina sesuai dengan hukum internasional.
Tanpa langkah konkret, situasi ini berpotensi semakin memburuk, terutama bagi para petani yang bergantung pada panen zaitun untuk keberlangsungan hidup mereka.
