JurnalLugas.Com – Rencana pemerintah untuk mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite kepada ojek daring (ojol) menuai reaksi keras dari kalangan pengemudi ojol di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada Rabu, 27 November 2024.
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menanggapi pernyataan tersebut dengan tegas. Ia menyatakan bahwa langkah ini bisa memicu aksi unjuk rasa besar-besaran dari para pengemudi ojol di berbagai wilayah Indonesia.
“Jika sampai ojol tidak dapat menerima atau mengisi BBM bersubsidi nanti, maka pastinya akan terjadi gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran di seluruh Indonesia untuk memprotes keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini,” ujar Igun pada Selasa, 3 Desember 2024.
Kritik terhadap Kebijakan Pemerintah
Igun menilai pernyataan Menteri ESDM tersebut terkesan menantang dan tidak mempertimbangkan kondisi nyata para pengemudi ojol. Saat ini, jumlah pengemudi ojol di Indonesia mencapai sekitar 4 juta orang, yang sebagian besar bergantung pada subsidi BBM untuk menjalankan profesinya. Menurutnya, harapan besar para pengemudi terhadap pemerintahan Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan justru terancam pupus dengan adanya kebijakan ini.
“Bahlil harus melihat kondisi di lapangan. Jangankan untuk membeli bensin non-subsidi, terkadang untuk mengisi bensin subsidi saja ojol harus menahan lapar agar sepeda motornya tetap beroperasi,” tegas Igun.
Tuntutan kepada Pemerintah
Igun juga mempertanyakan hati nurani pemerintah dalam memutuskan kebijakan yang dinilai memberatkan rakyat kecil, khususnya para pengemudi ojol. Ia mengungkapkan bahwa selama ini pengemudi ojol sudah berada dalam tekanan besar akibat sistem pembagian hasil yang dinilai tidak adil dari perusahaan aplikator. Kebijakan pencabutan subsidi ini hanya akan semakin memperburuk situasi ekonomi mereka.
Potensi Dampak Sosial
Rencana pencabutan subsidi BBM jenis Pertalite ini diperkirakan akan memicu gelombang protes besar-besaran. Para pengemudi ojol adalah tulang punggung transportasi masyarakat urban di Indonesia, sehingga dampak kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh mereka, tetapi juga oleh masyarakat luas yang menggunakan jasa transportasi online.
Jika tidak ada solusi yang memadai, aksi unjuk rasa massal bisa menjadi kenyataan, yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi. Pemerintah diharapkan segera memberikan penjelasan dan mencari jalan keluar untuk menghindari konflik lebih lanjut.
Kebijakan terkait pencabutan subsidi BBM Pertalite menjadi isu sensitif yang perlu ditangani secara bijak. Pemerintah perlu mendengarkan suara para pengemudi ojol, mengkaji ulang kebijakan tersebut, dan mencari solusi yang lebih adil.
Dialog terbuka antara pemerintah, perusahaan aplikator, dan komunitas pengemudi ojol menjadi langkah penting untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar.
