JurnalLugas.Com – Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menegaskan komitmen untuk mendukung dan mengawal kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto hingga ke tingkat desa. Hal ini disampaikan oleh Ketua PPDI Jawa Tengah, Herry Purnomo, dalam pernyataannya pada Selasa, 10 Desember 2024.
“Kami akan mengawal meski lewat desa,” ujar Herry, menegaskan dukungan penuh PPDI terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dukungan terhadap Program Pemerintah
Herry menjelaskan bahwa PPDI siap menjalankan berbagai program pemerintahan Prabowo-Gibran sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Apa saja program-program beliau yang menyentuh desa, akan kami jalankan dengan sepenuh hati dan sesuai aturan,” tambahnya.
Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, PPDI juga menerima pesan penting untuk menjaga persatuan dan meningkatkan komunikasi. “Yang penting, kita bersatu dan membangun komunikasi yang baik. Pesan beliau sederhana tetapi sangat mendalam,” jelas Herry.
Aspirasi Kejelasan Status Perangkat Desa
Selain membahas dukungan terhadap pemerintahan, PPDI turut membawa aspirasi mengenai kejelasan status perangkat desa. Herry menegaskan bahwa PPDI tidak meminta status ASN atau PPPK, tetapi meminta kepastian status sebagai aparatur perangkat desa.
“Kami meminta kejelasan status perangkat desa untuk memastikan hak-hak kami terlindungi. Banyak perangkat desa di luar Jawa yang masih menjadi korban pemecatan sepihak tanpa prosedur yang jelas,” ungkap Herry.
Menurutnya, kejelasan status ini penting agar perangkat desa memiliki perlindungan hukum yang memadai. “Jika sudah ada status resmi dan nomor induk sebagai Aparatur Perangkat Desa (APD), maka tindakan semena-mena terhadap perangkat desa bisa diminimalisasi,” lanjutnya.
Dewan Pembina PPDI Jawa Tengah, Fatchurrohman Nugroho, menyebutkan bahwa pemerintahan Jokowi memberikan banyak pelajaran berharga bagi perangkat desa. Ia berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat meneruskan fondasi yang telah dibangun dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.
“Harapan kami, pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya melanjutkan program Jokowi tetapi juga meningkatkan kualitas tata kelola desa di seluruh Indonesia,” ujar Fatchurrohman.
Dengan dukungan penuh dari PPDI, pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan mampu menghadirkan program-program pembangunan yang lebih inklusif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di tingkat desa.
Aspirasi terkait kejelasan status perangkat desa juga menjadi isu penting yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti demi keadilan dan kesejahteraan perangkat desa di seluruh Indonesia.
