JurnalLugas.Com – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sejatinya dibentuk untuk memperkuat ekonomi desa melalui kegiatan usaha yang berbasis potensi lokal. Namun, di banyak daerah, BUMDes justru menjadi sorotan karena tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak sedikit warga mempertanyakan, “Apakah BUMDes bisa dilaporkan jika tidak ada kegiatan usaha dan laporan keuangannya tidak jelas?”
Jawabannya: YA, BUMDes bisa dilaporkan jika terindikasi korupsi atau penyimpangan.
BUMDes Tidak Aktif dan Laporan Keuangan Gelap: Gejala Penyimpangan
Kondisi BUMDes yang tidak menjalankan kegiatan usaha, atau tidak memberikan laporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat, adalah indikasi kuat maladministrasi dan potensi tindak pidana korupsi. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor:
- Pengurus tidak kompeten atau tidak menjalankan tugas.
- Dana desa yang dialokasikan ke BUMDes tidak digunakan sesuai peruntukan.
- Tidak ada transparansi atau akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
BUMDes yang “mati suri” atau bahkan fiktif tidak hanya merugikan keuangan desa, tetapi juga menutup peluang ekonomi bagi masyarakat.
Landasan Hukum: Tindak Korupsi Bisa Dijerat UU Tipikor
Secara hukum, BUMDes tunduk pada:
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Permendes PDTT No. 4 Tahun 2015 tentang BUMDes
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)
Jika pengelolaan dana BUMDes menyebabkan kerugian keuangan negara atau desa karena penyelewengan, maka pelakunya bisa dijerat hukum pidana. Bahkan, dalam praktiknya, kasus semacam ini telah banyak disidik oleh kepolisian dan kejaksaan.
Bentuk-Bentuk Penyimpangan di BUMDes yang Bisa Dilaporkan
Masyarakat atau perangkat desa dapat mencurigai adanya tindak pidana korupsi apabila ditemukan kondisi berikut:
- BUMDes tidak memiliki kegiatan usaha aktif selama periode waktu tertentu.
- Tidak ada laporan keuangan tahunan atau laporan yang disampaikan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Pengurus diangkat tanpa prosedur musyawarah desa.
- Dana desa untuk BUMDes digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Aset BUMDes tidak jelas penggunaannya atau tidak tercatat.
Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip utama dalam pengelolaan keuangan desa. Ketika prinsip ini dilanggar, warga berhak untuk melaporkan.
Ke Mana Harus Melaporkan Dugaan Korupsi BUMDes?
Ada beberapa jalur resmi yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan BUMDes:
1. Inspektorat Kabupaten/Kota
Lembaga ini berwenang melakukan pemeriksaan internal terhadap pengelolaan keuangan desa. Laporkan secara tertulis disertai bukti awal.
2. Kepolisian dan Kejaksaan
Jika terdapat dugaan kuat tindak pidana korupsi, laporkan ke Polres setempat atau Kejaksaan Negeri dengan membawa data pendukung.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Khusus untuk kasus dengan nilai kerugian besar atau melibatkan banyak pihak, laporan bisa diajukan melalui situs resmi KPK atau kanal aduan masyarakat.
4. Ombudsman RI dan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)
Untuk pelaporan dugaan maladministrasi atau ketidakpatuhan prosedur dalam tata kelola.
Siapkan Bukti Awal: Langkah Awal Menuju Transparansi
Sebelum melaporkan, siapkan data dan bukti yang mendukung:
- Surat keputusan pendirian dan pengangkatan pengurus BUMDes.
- Laporan realisasi dana desa.
- Dokumentasi kegiatan (atau ketidakhadirannya).
- Testimoni warga atau tokoh masyarakat.
- Bukti dana masuk/keluar (jika tersedia).
Bukti-bukti ini akan memperkuat posisi pelapor dan membantu aparat melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Jangan Diam, Laporkan!
BUMDes yang tidak berjalan bukan hanya soal manajemen yang lemah, tetapi bisa menjadi ladang korupsi terselubung jika tidak ada transparansi dan akuntabilitas. Peran aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya BUMDes sangat penting untuk memastikan pembangunan desa tidak disalahgunakan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi.
Laporkan jika Anda melihat ada kejanggalan. Karena membiarkan korupsi tumbuh di desa adalah pengkhianatan terhadap masa depan bersama.
Keadilan bisa dimulai dari desa.
Dan Anda punya peran penting di dalamnya.
📌 Baca berita hukum dan investigasi lainnya hanya di JurnalLugas.Com
