JurnalLugas.Com – Ketika suara masyarakat desa diabaikan oleh kepala desa dan aparat desa, rasa kecewa dan frustrasi tak terelakkan. Padahal, pelayanan publik yang baik adalah hak dasar warga negara, termasuk di tingkat desa.
Jika laporan atau keluhan masyarakat tidak digubris, warga berhak menempuh jalur resmi untuk menyampaikan aduan, lengkap dengan dasar hukum yang melindungi hak tersebut.
Langkah-Langkah Jika Laporan Anda Tidak Ditanggapi Kepala Desa
Lapor ke Camat
Kepala desa berada di bawah pengawasan camat. Warga bisa menyampaikan aduan secara tertulis ke kantor kecamatan. Sertakan bukti bahwa laporan sudah diajukan ke desa namun tidak mendapat respons.
Lapor ke Inspektorat Daerah
Jika laporan menyangkut dugaan penyalahgunaan anggaran desa, kecurangan administrasi, atau pelanggaran etika, warga bisa mengadu ke Inspektorat Kabupaten/Kota. Lembaga ini bertugas memeriksa dan menindaklanjuti pengawasan internal terhadap pemerintahan daerah.
Lapor ke Ombudsman
Untuk aduan terkait maladministrasi, seperti pengabaian kewajiban atau pelayanan publik yang tidak memadai, warga bisa melapor ke Ombudsman Republik Indonesia. Layanan aduan ini bisa diakses melalui situs resmi www.ombudsman.go.id.
Lapor ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
DPMD merupakan instansi yang membina pemerintah desa. Laporan bisa disampaikan langsung ke kantor DPMD kabupaten atau kota setempat.
Gunakan Platform Nasional: Lapor.go.id
Melalui portal www.lapor.go.id, warga dapat mengirim pengaduan resmi yang akan diteruskan ke instansi terkait. Sistem ini menjamin transparansi dan memudahkan pelacakan tindak lanjut laporan.
Lapor ke Aparat Penegak Hukum
Jika laporan mengarah pada pelanggaran hukum, seperti korupsi atau intimidasi oleh aparat desa, warga bisa menghubungi Polres atau Kejaksaan Negeri setempat.
Dasar Hukum: Pelayanan Desa Harus Disiplin dan Bertanggung Jawab
Pelayanan publik di tingkat desa telah diatur dalam berbagai regulasi. Beberapa di antaranya:
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 Ayat (4) menyebutkan bahwa kepala desa berkewajiban menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mewajibkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pelayanan dan penggunaan dana desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga menjadi pedoman etika dan kewajiban aparatur desa yang berstatus ASN.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 53 mengatur hak masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atas pelayanan yang tidak sesuai standar.
Suara Masyarakat Tidak Boleh Dikecilkan
Pelayanan yang lambat, pengabaian aduan, atau sikap tak profesional dari aparat desa merupakan bentuk maladministrasi. Dalam era digital dan keterbukaan informasi, masyarakat tidak perlu takut bersuara. Negara menjamin hak rakyat untuk mendapat pelayanan yang adil, transparan, dan cepat tanggap—bahkan dari pejabat paling bawah sekalipun.
Warga desa punya kekuatan, bukan hanya di bilik suara pemilu, tapi juga dalam memperjuangkan haknya untuk didengar dan dilayani.
🔗 Liputan lengkap dan berita terkini seputar pelayanan publik dan pemerintahan desa bisa Anda temukan di JurnalLugas.Com
