JurnalLugas.Com — Raksasa otomotif asal Jepang, Nissan Motor Co, tengah berada dalam tekanan finansial yang serius. Perusahaan dilaporkan mempertimbangkan langkah drastis dengan menjual gedung kantor pusatnya di Yokohama. Langkah ini diyakini sebagai bagian dari strategi penyelamatan keuangan demi membiayai pesangon karyawan yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Sumber internal menyebutkan, keputusan ini tak lepas dari kebutuhan dana restrukturisasi tambahan sebesar 60 miliar yen, atau sekitar Rp6,7 triliun, pada tahun fiskal ini. Anggaran tersebut menjadi krusial untuk menjalankan rencana perombakan besar-besaran perusahaan.
Sinyal krisis kian jelas ketika Nissan mengumumkan kerugian bersih mencapai 670,9 miliar yen pada tahun fiskal yang berakhir Maret 2025. Situasi ini memaksa manajemen mencari cara paling realistis untuk menutup defisit dan mengatur ulang struktur bisnis.
Gedung Kantor Pusat Bernilai Triliunan Rupiah
Dalam laporan Nikkei Asia, Nissan disebut tengah menimbang penjualan gedung ikonik kantor pusatnya. Bangunan megah tersebut diperkirakan bernilai lebih dari 100 miliar yen atau sekitar Rp11,3 triliun.
Menariknya, meski gedung dijual, Nissan masih mempertimbangkan untuk tetap menggunakannya dengan sistem sewa kepada pemilik baru. Namun, wacana ini belum final lantaran ada perbedaan pandangan di tingkat manajemen puncak.
PHK Global dan Rencana Penutupan Pabrik
Langkah efisiensi tak berhenti pada penjualan aset. Nissan juga mengumumkan rencana menutup tujuh dari 17 pabrik perakitannya yang tersebar di berbagai negara. Dampaknya, lebih dari 20 ribu karyawan di seluruh dunia terancam kehilangan pekerjaan.
Dana dari penjualan kantor pusat akan dialokasikan untuk menutupi biaya kompensasi para pekerja yang terdampak. Ini menjadi bagian dari rencana restrukturisasi menyeluruh guna menjaga keberlanjutan operasional perusahaan di tengah persaingan global dan tekanan eksternal.
Masih Dibayangi Krisis Internal dan Perang Tarif AS
Hingga kini, Nissan belum memberikan proyeksi resmi soal pendapatan atau potensi kerugian untuk tahun fiskal berjalan. Mereka mengaku masih menilai strategi terbaik di tengah dinamika global, termasuk perang tarif yang dilancarkan Amerika Serikat terhadap berbagai produk otomotif.
Tak hanya itu, luka lama pun belum sepenuhnya sembuh. Pasca penahanan mantan CEO Carlos Ghosn pada 2018 lalu atas dugaan penyalahgunaan aset dan pelanggaran pelaporan pendapatan, reputasi dan kestabilan internal Nissan terus terguncang.
Sejak saat itu, perusahaan berjuang keras untuk bangkit. Namun, tantangan demi tantangan membuat proses pemulihan berjalan lambat dan penuh risiko.
Untuk berita selengkapnya seputar industri otomotif dan isu-isu korporasi lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com.
