JurnalLugas.Com – Pemerintah Inggris menyatakan kemungkinan untuk secara resmi mengakui Negara Palestina sebelum masa jabatan parlemen saat ini berakhir pada tahun 2029. Langkah ini menjadi sorotan dunia internasional di tengah meningkatnya tekanan diplomatik untuk merespons krisis kemanusiaan di Jalur Gaza yang terus memburuk.
Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Bisnis dan Perdagangan Inggris, Jonathan Reynolds, pada Senin, 28 Juli 2025. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa pengakuan kenegaraan terhadap Palestina bukan semata tindakan simbolik, tetapi harus dilakukan secara strategis demi membuka jalan menuju perdamaian yang lebih luas antara Israel dan Palestina.
“Kami ingin dan akan mengakui negara Palestina, termasuk dalam periode parlemen ini jika hal itu bisa memberikan terobosan yang dibutuhkan,” ujar Reynolds saat berbicara dalam forum kebijakan luar negeri di London.
Namun demikian, ia menggarisbawahi pentingnya kehati-hatian dalam mengambil langkah ini agar tidak menjadi sia-sia.
“Kita hanya bisa melakukan ini sekali. Jika kita melakukannya dengan cara yang bersifat tokenistik, tanpa menghasilkan akhir dari konflik ini, lalu apa langkah kita berikutnya?” tambahnya.
Desakan dari Parlemen dan Latar Belakang Historis
Pernyataan pemerintah ini muncul setelah lebih dari 200 anggota parlemen lintas fraksi menandatangani surat terbuka kepada Perdana Menteri K. Starmer. Dalam surat tersebut, mereka mendesak pengakuan resmi terhadap kenegaraan Palestina dengan menyebut bahwa Inggris memiliki tanggung jawab historis terhadap wilayah tersebut, mengingat perannya selama era kolonial.
Desakan ini semakin kuat seiring dengan kondisi kemanusiaan di Gaza yang memburuk sejak pecahnya kembali konflik pada Oktober 2023. Puluhan ribu warga sipil, termasuk anak-anak, menjadi korban dari serangan dan blokade yang memicu krisis pangan serta bencana kemanusiaan besar-besaran.
Prancis Lebih Dulu Ambil Langkah Kemerdekaan Palestina
Di tengah dinamika ini, Presiden Prancis E. Macron telah lebih dulu menyatakan niatnya untuk mengakui Negara Palestina secara resmi dalam Sidang Umum PBB bulan September 2025. Jika itu terjadi, Prancis akan menjadi negara besar Eropa pertama yang secara terbuka mengambil langkah diplomatik tersebut di tengah situasi perang yang masih berlangsung.
Langkah Prancis ini menambah tekanan internasional terhadap negara-negara Barat lainnya, termasuk Inggris, untuk menyusul dengan komitmen serupa.
PM Inggris Masih Berhitung
Meskipun pengakuan kenegaraan Palestina disebut sebagai “hak mutlak” oleh sebagian besar pejabat Inggris, Perdana Menteri K. Starmer hingga kini belum menetapkan waktu pasti kapan pengakuan itu akan diberikan. Ia menyatakan bahwa keputusan tersebut akan diambil “pada saat yang paling mendukung bagi prospek perdamaian”.
Dalam konteks ini, Reynolds menekankan bahwa pengakuan yang diberikan dengan waktu dan pendekatan yang tepat dapat menjadi katalis penting bagi kemajuan diplomasi.
“Kita harus menggunakan momentum ini secara tepat. Gunakan kesempatan ini untuk menghasilkan terobosan. Dan peran Amerika Serikat sangat penting di sini,” katanya.
Peran Amerika Serikat dan Diplomasi Global
Keir Starmer dijadwalkan bertemu dengan Presiden AS D. Trump di Skotlandia pada hari yang sama dengan pernyataan Reynolds. Pertemuan tersebut direncanakan membahas peran AS dalam memfasilitasi kembali proses perdamaian Israel-Palestina, terutama pasca serangan besar Hamas pada Oktober 2023 yang memicu konflik berkepanjangan.
Diharapkan, pertemuan kedua pemimpin ini dapat membuka ruang bagi AS untuk kembali mengambil peran aktif dalam proses mediasi antara Israel dan Hamas, setelah beberapa tahun terakhir keterlibatan Washington dianggap menurun.
Kabinet Bahas Gaza Pekan Ini
Sementara itu, Kabinet Inggris dijadwalkan untuk mengadakan rapat pekan ini guna membahas langkah-langkah lanjutan terkait krisis Gaza. Fokus utama pertemuan adalah menentukan arah kebijakan luar negeri Inggris dalam merespons situasi kemanusiaan yang kian memburuk, termasuk peningkatan bantuan dan diplomasi kemanusiaan.
Kematian massal warga sipil dan kelaparan ekstrem yang dialami anak-anak telah memicu gelombang protes di berbagai kota besar di Inggris. Seruan dari masyarakat sipil, organisasi kemanusiaan, dan komunitas internasional pun terus mengalir agar Inggris mengambil sikap yang lebih tegas.
Langkah pengakuan terhadap Negara Palestina, jika dilakukan, diyakini akan menjadi penanda penting dalam sejarah kebijakan luar negeri Inggris. Ini bukan hanya soal simbolik, melainkan tentang mengambil posisi jelas dalam mendukung perdamaian dan keadilan di kawasan Timur Tengah.
Namun, sebagian analis menilai bahwa pengakuan sepihak tanpa dukungan kuat dari AS dan mitra strategis lainnya bisa berisiko memperumit proses negosiasi lebih lanjut.
Meski demikian, pernyataan Reynolds menandai sinyal kuat bahwa pemerintah Inggris tidak lagi bisa mengabaikan tekanan publik dan urgensi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
Dengan meningkatnya tekanan dari parlemen dan komunitas global, dunia menanti apakah Inggris akan memanfaatkan momentum ini untuk benar-benar mengubah arah sejarah Timur Tengah atau sekadar melewatkan kesempatan penting demi kehati-hatian politik.
Baca berita selengkapnya dan artikel lainnya hanya di JurnalLugas.Com
