JurnalLugas.Com – Kanselir Jerman, Friedrich Merz, menegaskan bahwa pemerintahnya tidak akan mendukung pengakuan terhadap negara Palestina, Selasa (26/8/2025). Pernyataan ini muncul di tengah tekanan internasional yang meningkat agar Berlin mengubah sikapnya di tengah konflik brutal dan pembersihan etnis yang dilakukan Israel di Jalur Gaza.
Dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Kanada Mark Carney di Berlin, Merz menekankan posisi Jerman yang tetap berbeda dari Kanada, Australia, dan Prancis yang berencana mengakui Palestina di Majelis Umum PBB bulan depan.
“Pemerintah Kanada mengetahui jelas posisi Jerman terkait kemungkinan pengakuan Palestina. Kami tidak akan mendukung inisiatif itu,” kata Merz.
Saat ditanya apakah serangan militer Israel terbaru di Gaza, yang menewaskan warga sipil termasuk jurnalis dan tenaga kesehatan, akan memengaruhi keputusan Jerman, Merz menegaskan sikapnya tidak berubah.
“Saat ini, tidak ada kondisi yang memungkinkan untuk mengakui Palestina, dan peristiwa beberapa hari terakhir tidak mengubah sikap kami,” ujar Merz.
Meski pemerintah Jerman mengutuk blokade bantuan kemanusiaan dan perluasan operasi militer Israel, Merz menolak memberi tekanan politik lebih kuat terhadap pemerintahan Benjamin Netanyahu. Ia juga menolak dukungan terhadap sanksi atau penangguhan perjanjian dagang penting dengan Israel yang diusulkan beberapa negara Uni Eropa.
Jerman secara konsisten mendukung solusi dua-negara sebagai jalan penyelesaian konflik Israel-Palestina. Namun, pemerintah Berlin menilai pengakuan Palestina sebaiknya dilakukan melalui perundingan diplomatik, bukan keputusan sepihak.
Pengamat dan kritikus menilai operasi militer Israel, rencana aneksasi, dan perluasan permukiman ilegal telah mengikis peluang penyelesaian politik, sehingga menuntut tekanan lebih besar terhadap Israel, termasuk pengakuan negara Palestina.
Menariknya, jajak pendapat media publik ZDF menunjukkan mayoritas warga Jerman justru mendukung pengakuan Palestina. Survei itu mencatat 60 persen responden setuju, 22 persen menolak, dan 18 persen tidak menjawab.
Langkah Jerman ini menegaskan bahwa meski ada tekanan domestik dan internasional, pemerintah Merz tetap mempertahankan sikap hati-hati dalam isu yang sangat sensitif di kancah diplomasi global.
Baca berita lainnya di: JurnalLugas.Com
